Posisi ASEAN dan Indonesia dalam Rivalitas Perang Dagang AS-China

The U.S.-CHINA Rivalry as Seen in the Cold War’s Rear-View Mirror. THESTRATEGYBRIDGE

Akhir-akhir ini, publik disuguhi dengan kabar hubungan AS-China yang semakin meruncing, terutama di wilayah Laut China Selatan, setelah kedua belah pihak menghadirkan kapal-kapal tempurnya. Jika perselisihan perdagangan dan asal-muasal virus Covid-19 masih terbatas pada perang kata-kata saling tuduh yang disemburkan lewat media massa, kehadiran armada perang dengan persenjataan mutakhir di suatu wilayah perairan konflik beresiko besar terjadinya perang. Apalagi posisi permasalahan hingga kini semakin pelik dan sulit diselesaikan melalui jalan diplomasi.

Dengan konsep ‘China Dream,’ Presiden Xi Jinping memasukkan LCS sebagai wilayah kedaulatan China yang tidak terpisahkan. Di pihak lain, AS tetap berusaha keras mempertahankan LCS sebagai perairan bebas bagi pelayaran internasional. Sejak Januari 2020, kapal Angkatan Laut AS sudah empat kali melakukan ‘Freedom of Navigation Operation’ (FONOP) di LCS.

Hal tersebut dilakukan setelah AS mendapat laporan, bahwa sejak awal tahun ini China telah meningkatkan kegiatan militernya di Kep. Spratly, Laut China Selatan, semisal meresmikan dua kantor tingkat distrik atau kecamatan, membangun mercusuar, dan stasiun riset yang dilengkapi dengan landasan pacu dan sistem pertahanan.

Selain itu kapal China mengarahkan radar senjatanya ke pulau-pulau yang dikuasai Filipina di Kep. Spratly. Namun China menganggap operasi pelayaran FONOP serta latihan perang AS di LCS telah melakukan ‘Illegal trespassing’ menerobos wilayah perairan yang diklaim sebagai wilayah kedaulatan China.

Pertengahan bulan Juni ini, The Strait Times Singapore memuat seruan Menhan AS Mark Esper kepada negara-negara di wilayah Asia Tenggara untuk menggalang kerjasama menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan Partai Komunis China. Khusus kepada aliansi dekatnya di kawasan Indo-Pasifik, yaitu Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Filipina dan Thailand, Esper meminta untuk lebih mempererat kerjasama pertahanan guna mencegah sikap dan kegiatan China yang merugikan pihak lain.

Tindakan Angkatan Laut maupun Coast Guard China di perairan Laut China Timur dan Selatan telah menimbulkan ketidakstabilan wilayah, terutama klaimnya terhadap Pulau Senkaku Jepang, gangguannya terhadap eksplorasi gas dan minyak Malaysia dan Vietnam, serta pengawasannya oleh kapal bersenjata terhadap kapal-kapal penangkap ikan di wilayah ZEE negara-negara ASEAN, termasuk di perairan Natuna, Indonesia.

Duta Besar China di Singapore Hong Xiaoyong tanggal 22 Juni beberapa waktu lalu menuduh Menteri Pertahanan AS Mark Esper telah meningkatkan ketegangan di kawasan dengan menyebut China sebagai ancaman dan mengajak berbagai pihak untuk membangun ‘deterrence’ bersama.

Dubes Hong Xiaoyong menambahkan bahwa AS sudah ‘memamerkan ototnya’ untuk melakukan perpecahan antara kekuatan besar dunia dan menambahkan ketegangan di kawasan. Dikatakannya juga bahwa hal ini merupakan upaya AS dalam menjajakan kembali konsep Indo-Pasifik yang sempat terhalang karena wabah Covid-19. Hong juga menyatakan bahwa dengan mempermasalahkan Laut China Selatan, berarti Esper telah menebar perselisihan antara China dengan negara-negara pantai LCS. Itulah bentuk intervensi asing di wilayah ini.

Posisi ASEAN dan Indonesia

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dalam Foreign Affairs Website edisi 4 Juni a.l. menyatakan bahwa negara-negara ASEAN tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pihak, karena ASEAN punya hubungan baik dengan AS maupun China. Kepada AS disarankan agar dapat memilih kerjasama dan kompetisi yang sehat dengan China Dalam kerangka aturan-aturan dan norma internasional yang berlaku.

Sedangkan kepada China diharapkan tidak hanya patuh pada aturan-aturan dan norma global, tetapi juga harus bertanggung jawab menegakkan ketertiban dunia. Namun demikian Lee mengingatkan kepada mitranya agar tidak terlalu optimis bahwa AS dan China dapat mengatur hubungan bilateral mereka berdasarkan perhitungan rasional yang mengarah ke ‘win-win solution’.

China juga diingatkan mengenai sensitivitas penduduk mayoritas di negara-negara anggota ASEAN, jika pemerintah Beijing memberikan perhatian berlebihan dan bekerjasama dengan masyarakat keturunan China. Mengantisipasi memburuknya Perang Dagang AS-China, KTT ASEAN ke-34 di Bangkok Juni 2019 menyetujui untuk dibentuknya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Negara-negara anggota ASEAN juga bersiap untuk menampung relokasi pabrik-pabrik AS yang dipindahkan dari China. Menurut laporan dari ‘Nomura Securities’, Vietnam memperoleh keuntungan lebih dibanding mitra anggota ASEAN lainnya, disusul Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Nilai ekspor Vietnam ke AS pada semester pertama 2019 tercatat naik 36 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik, ASEAN harus berkomitmen untuk tetap berada dalam rezim multilateralisme, meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan kapasitas produksi, serta menambah ‘supply chain’ regional yang terintegrasi. Namun demikian, Perang Dagang AS-China yang berkepanjangan dapat memperburuk iklim perdagangan global dan akan memukul ekonomi negara ASEAN yang berorientasi ekspor.

Posisi Indonesia sebagaimana disampaikan Menlu Retno LP Marsudi pada Pernyataan Pers Tahunan tahun 2019 lalu, bahwa LCS haruslah menjadi laut yang stabil dan damai dengan menghormati hukum dan kaidah internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia selalu konsisten menolak klaim China terhadap LCS berdasarkan Nine-dash line karena tidak sesuai dengan hukum internasional.

Indonesia secara tegas menolak pernyataan pemerintah China bahwa perairan Natuna termasuk dalam wilayah penangkapan ikan tradisional (traditional fishing ground) mereka. Indonesia awalnya tidak termasuk pihak yang terlibat pada sengketa LCS karena tidak mengklaim kepemilikan gugusan terumbu karang yang berada di dalamnya.

Indonesia kemudian menjadi pihak sengketa setelah China, pada tahun 2011 lalu menegaskan klaimnya terhadap seluruh perairan LCS yang berada dalam Nine-dash line, karena sebagian garisnya masuk ke dalam wilayah ZEE perairan Pulau Natuna. Selain menyambut baik keputusan Arbitrase Internasional 2016 lalu yang menggugurkan Nine-dash line China, Indonesia memutuskan untuk menamai wilayah perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara.