Jalan Terjal Menuju Coast Guard Penuh

Badan Keamanan Laut Indonesia. BAKAMLA

Indonesian Coast Guard dapat berperan sebagai penjaga perairan Indonesia begitu dinantikan, namun hingga kini tidak kunjung terbentuk. Presiden Joko Widodo menghendaki Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang didirikan melalui UU No.32/2014 tentang kelautan sebagai Indonesian Coast Guard. Lima tahun institusi ini berdiri, sepak terjangnya seperti tak memiliki taji layaknya Coast Guard. Di sisi lain, UU No.17/2008 tentang Pelayaran juga mengamanatkan berdirinya institusi bernama Penjaga Laut dan Pantai atau dikenal dengan istilah Indonesian Coast Guard yang posisinya langsung di bawah Presiden. Akan tetapi instansi yang tersedia saat ini Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) juga belum memenuhi kriteria sebagai Coast Guard.

Kedua institusi tersebut terus berperang secara urat syaraf dan saling mengklaim penyandang Indonesia Coast Guard yang sah. Alhasil pertempuran dua mazhab, UU Kelautan vs UU Pelayaran terus bergulir hingga detik ini. Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi pun berang. Indonesia Coast Guard yang digadang-gadang entah keberadaannya. Tuntutan-tuntutan mengalir deras dari para stakeholders maritim. Misalnya datang dari Indonesian National Shipowners Association (INSA), tidak tanggung-tanggung Sang Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto langsung mengadu ke Presiden mengenai dualisme bahkan tigalisme Coast Guard di Indonesia.

Carmelita memberi tanggapan terkait solusi yang muncul, bahwa adanya Bakamla, KPLP, Pol Air, dan lainnya. Harapan besar Presiden memberi satu penegak hukum saja. Selain itu KPLP dari Kementerian Perhubungan juga dapat mereport langsung kepada Presiden, sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum.

Fenomena baru berikutnya terkait masuknya Coast Guard China di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna yang mengawal kapal ikan. Pemerintah RI pun akhirnya menurunkan kekuatan militernya di bawah komando Pangkogabwilhan I untuk mengusir Coast Guard China tersebut. Adapun Bakamla yang disebut-sebut sebagai Coast Guard, Kepala Bakamla mengeluh di salah satu stasiun TV Swasta hanya menggunakan ‘keris’ untuk mengusir Coast Guard China. Realitas yang miris dan terjadi di Indonesia.

Sementara jika menggunakan kekuatan militer penuh dapat memancing reaksi kawasan untuk bergeser ke arah perang. Selain itu, China juga tidak serta merta menurunkan angkatan perangnya, sehingga sudah sepatutnya manuver Coast Guard dan nelayan China harus dihadapi dengan Coast Guard juga. Namun akan menjadi masalah bilamana Coast Guard Indonesia yang maju di ZEE tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Begitu juga dengan pengakuan baik di dalam maupun luar negeri yang wajib ada. Legitimasi Coast Guard akhirnya berjalan tegak lurus dengan alutsista serta kemampuan personel yang dimilikinya.

Wacana Omnibus Law Keamanan Laut

Berdasarkan penuturan Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A.Taufiq R ketika itu, Amerika Serikat dalam membentuk US Coast Guard telah merevisi sekitar 50 UU. Indonesia melalui wacana Omnibus Law yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, setidaknya ada 17 UU dan peraturan yang akan disederhanakan menjadi UU baru. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bersama Mahfud MD, beberapa waktu terakhir fokus membahas Omnibus Law Keamanan Laut (Kamla).

Bahkan dengan pede-nya Luhut ketika menerima Menlu Jepang Motegi Toshimitsu di kantornya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 lalu, ia menyatakan bahwa Bakamla dapat menjadi Coast Guard penuh pada Maret 2020 lalu. Pak Luhut menyampaikan kepada mereka bahwa Bakamla akan berfungsi penuh dengan penuh totalitas sebagai Coast Guard di masa mendatang, selama ini peran Bakamla dipegang oleh beberapa institusi. Di masa mendatang Bakamla juga akan berperan penuh dalam menjalankan fungsinya,.

Dengan kata lain, Pak Luhut mengatakan pembahasan Omnibus Law Kamla sudah rampung pada Maret 2020 lalu. Purnawirawan Baret Merah termasuk orang-orang yang paling menggebu menjadikan Bakamla sebagai Coast Guard penuh. Ia juga menghendaki Bakamla dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi berpangkat Bintang Empat (setara Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan). Keberadaan Bakamla pun juga disebut akan berada di bawah koordinasinya.

Tanggal 30 Oktober 2019 lalu, Pak Luhut menegaskan bahwa Ia menginginkan Coast Guard atau Bakamla harus kuat. Kebetulan harmonisasi UU sudah ada di bawah kendalinya. Ia juga menyampaikan bahwa harapan Pak Presiden Presiden menginginkan Coast Guard terbentuk harus powerfull. Kepala Coast Guard juga seharusnya Bintang Empat. Akan kurang elok dilihat jika angkatan laut hanya berperan sebagai pelengkap derita. Jadi KSAL harus memiliki Bintang Empat, sedang Bakamla harus adanya pengetatan harmonisasi UU yang mengatur kriteria bahwa Coast Guard harus Bintang Empat.

Melakukan harmonisasi UU dalam kerangka Omnibus Law Kamla bukanlah hal yang mudah. Apalagi wacana tersebut juga melibatkan DPR RI. Kabar buruknya, wacana RUU Kamla yang memang sebelumnya telah didengungkan oleh Komisi I DPR tak masuk menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2020. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan RUU Kamla masih kalah prioritas dibanding RUU Penyiaran terkait perubahan UU UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kharis menyatakan bahwa di long list memang memasukan RUU Kamla, namun untuk prioritas di tahun 2020 lalu hanya mendapat jatah dua RUU. Akhirnya ia dan rekannya memasukan RUU Keamanan, Ketahanan Siber, dan RUU Perubahan tentang Penyiaran. Ketiga hal itu dianggap lebih penting dibanding lainnya pada saat itu.

Alhasil, wacana Omnibus Law seperti hanya sia-sia atau lebih tragisnya seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pemerintah yang dikomandoi oleh duet Luhut dan Mahfud MD melakukan Omnibus Law Kamla ternyata tidak direspons oleh Senayan. Di lain sisi, beberapa kalangan juga mempertanyakan Omnibus Law Kamla tersebut yang notabene merupakan barang baru dalam kaidah hukum nasional.

Direktur Nasional Maritim Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan bahwa rencana untuk melakukan harmonisasi, Presiden bisa mengeluarkan peraturan setingkat Perpres, Inpres atau bahkan yang lebih tinggi adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Siswanto menanggapi bahwa Omnibus Law merupakan isu yang sedang viral pada waktu itu. Oleh karena itu, ada wacana membuat Omnibus Law Keamanan Laut agar tumpang tindih kewenangan di laut bisa diakhiri. Keamanan laut tidak perlu Undang-undang itu, karena yang lebih dibutuhkan semisal harmonisasi dan bentuknya cukup Keppres, Perpres, dan pres-pres lainnya. Aspek keamanan bisa diharmonisasi, sementara aspek keselamatan masih belum diprioritaskan.

Oleh karena itu, terjadinya benturan antara undang-undang dengan undang-undang lainnya dapat diselesaikan melalui Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden. Harapan besar hal-hal tersebut dapat segera menemukan titik terang, karena kondisi keamanan di wilayah perairan (laut) menunjukkan situasi yang masih belum aman atau dengan kata lain keadaan darurat dan sangat memaksa.

Dorongan RPP PLP

Dilihat dari hembusannya, Omnibus Law Kamla memang lebih condong untuk menguatkan Bakamla sebagai Coast Guard. Lalu bagaimana dengan kubu Penjaga Laut dan Pantai (PLP) yang menuntut berdirinya Indonesian Coast Guard berdasarkan UU Pelayaran? Berbagai kritikan pedas dilontarkan oleh mazhab ini kepada pemerintah mengenai wacana Omnibus Law Kamla tersebut.

Mantan Kepala BAIS TNI Laksamana TNI (Purn) Soleman B Ponto yang terkenal konsisten dengan PLP ala UU Pelayaran pada saat ia menjabat waktu lalu, menyebutkan tentang adanya kendala Indonesian Coast Guard karena ada peran operasi intelijen asing. Ia juga menambahkan tanggapan bahwa para pejabat sudah terkontaminasi oleh operasi intelijen asing. Buktinya membuat lembaga seperti kucing tanpa kuku (Bakamla) untuk menangkap tikus. Padahal yang membeli kucing tanpa kuku tersebut bisa saja sudah terkena operasi intelijen asing.

Menurut Ponto, kelemahan mendasar Bakamla jika dipaksakan sebagai Coast Guard yang tidak memiliki fungsi penyelidikan sebagaimana Coast Guard di negara-negara maju. Oleh karena itu ia mendorong PLP di dalam UU Pelayaran dapat memenuhi kriteria sebagai Coast Guard. Jadi atas dasar alasan apa membuat aturan baru jika sudah ada Omnibus Law. Tidak elok sekali jika menambah pasal-pasal atau Undang-undang aturan baru sedang yang lama masih bisa digunakan. Hal itu dirasa membuang-buang waktu.

Ia juga menyadari bahwa perlu adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penjaga Laut dan Pantai untuk mempertegas kedudukan Coast Guard. Terdengar kabar jika Kementerian Perhubungan juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut sejak lama. Perjalanan panjang memperjuangkan aturan terkait maritim hingga 12 tahun UU Pelayaran baru disahkan. PP tentang PLP juga pernah mengalami penantian panjang karena tidak kunjung ditandatangani oleh Presiden dari masa SBY hingga Jokowi beberapa waktu lalu. Dampak dari keadaan tersebut, sangat merugikan dunia kemaritiman Indonesia.

Potret Poros Maritim Dunia di Indonesia belum kunjung menemukan titik terang, terutama dalam membentuk satu Coast Guard yang powerfull. Sementara ancaman demi ancaman dalam dunia maritim terus hadir di depan mata. Akankah terus bertahan ego sektoral di masing-masing kubu yang akhirnya kepentingan nasional kita tenggelam?