Mengenal Poros Maritim Dunia

Indonesia sebagai Poros Maritime Indonesia. MARTIMNEWS

Sebelum melangkah jauh mengenai konsep Poros Maritim Dunia, maka terlebih dahulu dipahami arti dari maritim itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘maritim’ dimaknai sebagai suatu hal yang berkaitan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan. Dari ketiga kata kunci tersebut maka dapat diurai banyak turunan, yang akhirnya para pakar bersepakat menyebutnya sebagai domain maritim.

Pemerintah memaknai domain itu sebagai pilar pembangunan maritim. Hal itu termuat dalam pidato Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur (East Asia Summit) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014 beberapa tahun lalu. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, akan ditempuh lima langkah yang disebut juga dengan lima pilar, diantaranya pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan konektivitas Keempat diplomasi maritim, dan kelima pertahanan maritim.

Seiring berjalannya waktu, lima pilar pembangunan maritim tersebut disempurnakan di dalam Perpres No.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Awalnya pilar pembangunan maritim hanya lima, maka melalui Perpres tersebut bertambah menjadi tujuh pilar; Pertama pengelolaan sumber daya Kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua pertahanan, kemananan, penegakkan hukum, dan keselamatan di laut. Ketiga, tata kelola kelembagaan laut. Keempat. ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan. Kelima, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Keenam, budaya bahari. Ketujuh, diplomasi maritim.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa perjalanan Poros Maritim Dunia melalui implementasi dari pilar-pilar pembangunan maritim itu masih jauh dari target. Sehingga diperlukan SDM yang benar-benar memahami baik secara konsep maupun implementasi dari tujuh pilar pembangunan maritim tersebut. Sejatinya, terdapat beberapa syarat yang harus dicapai Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, atau menjadi negara yang memiliki sea power atau maritime power. Pakar maritim dunia pun menggarisbawahi bahwa angkatan laut menjadi bagian terpenting dalam rangka pembangunan maritime power tersebut. (1)

Rear Admiral Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783 (1890), menjelaskan bahwa untuk membangun sebuah negara maritim diperlukan enam elemen pokok yang akan menjadi modal utama, yaitu letak geografis (geographical position), bangun muka bumi (physical conformation), luas wilayah (extent of territory), karakter masyarakat (character of the people), jumlah penduduk (number of population), dan karakter pemerintahan (character of government).

Keseluruhan elemen tersebut bersifat universal dan tanpa batas waktu (universal and timeless in character). Posisi geografis disebut sebagai kondisi yang paling signifikan. (2) Secara geografis, Indonesia sudah menjadi Poros Maritim Dunia berdasarkan posisi silangnya di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Namun dari elemen pokok yang dikemukakan oleh Mahan, ada dua yang belum dimiliki oleh Indonesia atau sedang menuju ke arah sana yaitu karakter masyarakat dan pemerintahannya.

Bisa dibilang, visi Poros Maritim Dunia belum dipahami oleh para penyelenggara negara seutuhnya. Sudah pasti, dampaknya sebagian besar rakyat Indonesia belum memahami visi tersebut secara komprehensif. Hal itu terlihat dalam karakter masyarakatnya. Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AL (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi mengutip data BPS tahun 2011, bahwa saat ini hanya sekitar 2,5 juta penduduk Indonesia yang berprofesi di sektor kemaritiman. Artinya hanya satu persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mengandalkan kehidupannya pada laut.

Dari data itu, bisa dijadikan sebagai tolok ukur bahwa maritim belum menjadi nafas dari kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Di sisi pemerintahannya juga demikian, banyak agenda prioritas kemaritiman yang belum berjalan. Di antaranya pembentukan Coast Guard Indonesia, optimalisasi tol laut, meningkatnya PDB Indonesia dari sektor kemaritiman, penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga, penguatan industri jasa maritim, penguatan pertahanan matra laut dan lain sebagainya. Dalam menyambut era Poros Maritim Dunia saat ini suatu harapan untuk membangun maritime power terbuka lebar. Di situlah, negara ini dituntut memiliki MDA yang lebih, serta angkatan laut yang mumpuni sebagai software, hardware, dan smartware dalam konteks strategi maritim nasional.

Peran TNI AL dalam Poros Maritim Dunia

Wakil Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM) Laksda TNI (Purn) Budiman Djoko Said menyatakan bahwa TNI AL merupakan tulang punggung Poros Maritim Dunia. Hal itu bukan saja pada bidang pertahanan atau dalam masa perang saja, melainkan secara umum. Guru Besar Pertahanan dari Universitas Pertahanan (Unhan) yang juga mantan Kasal, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, pernah menggagas untuk mewujudkan TNI AL yang memiliki kemampuan World Class Navy. Hal itu sebagai lompatan pemikiran ke depan dalam melakukan revolusi paradigma maritim terhadap character of the people dan style of government, yang tentunya harus ditopang oleh SDM TNI AL yang berkompeten, andal dan berwawasan global.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep atau doktrin maritim dan strategi militer maritim Indonesia. (3) Doktrin maritim harus didukung dengan kebijakan politik berupa penerbitan undang-undang kemaritiman atau ketentuan yang lebih tinggi di atas undang-undang. Misalnya, seperti dahulu ada Ketetapan MPR (Tap MPR) yang memuat Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN) untuk mengikat semua komponen bangsa. Sudah tentu, prajurit matra laut baik aktif maupun non aktif (pensiun) diharapkan menjadi penggagas dalam melahirkan sebuah doktrin maritim yang dipakai oleh negara. Para prajurit tersebut harus mengisi ruang-ruang publik baik dalam institusi negara maupun dengan menjadi narasumber di berbagai forum diskusi, membentuk lembaga kajian, dan memperbanyak produk tulisan untuk penyebaran gagasan serta pembangunan opini.

Indonesia yang berpotensi besar sebagai negara maritim harus tercermin dalam ocean policy-nya. Kebijakan tersebut bisa terbangun dan tepat sasaran apabila diarsiteki oleh orang-orang yang mengerti maritim. Seluruh personel TNI AL tentu sudah mendarah daging dengan yang namanya kemaritiman sejak di tingkat pendidikan (AAL, Bintara dan Tamtama). Hal yang mendarah daging itu perlu dikembangkan dan dipupuk terus dengan keberanian dalam mensosialisasikan atau menyuarakan gagasan. Dengan begitu, cepat atau lambat MDA bangsa Indonesia akan terbentuk.

Apabila dibandingkan dengan negara maritim yang besar seperti Amerika Serikat, hirarki pengambilan keputusan di bidang kemaritiman hingga keamanan dan pertahanan nasional dari yang tertinggi sampai ke bawah, sebagai berikut: National interest sebagai the fundamental goal of the nationNational Security StrategyNational Defense StrategyNational Military StrategyNational Strategy for Maritime Security (khusus bidang maritim) – Maritime Strategy Naval Operations Naval Tactics.

Pada tahapan strata tersebut, semua memiliki rumusan masing-masing yang dikeluarkan oleh setiap instansi. Rumusan itu mengatur secara jelas tentang tujuan yang akan dicapai, kewenangan serta tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan. Dengan demikian sangat haram hukumnya bila terdapat ego sektoral antar instansi. Bisa juga adanya ego sektoral itu disebabkan dari belum terbangunnya strata demikian. Hal tersebut seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.

 

Sumber :

  1. Herry Setianegara, Laksda TNI. 2014. Strategi Maritim pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia. Yogyakarta: Leutika Prio.
  2. Marsetio, 2014. Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan.
  3. Indonesian Maritime Journal, volume 2 Pusjianmar, Seskoal, September 2014.