Menuju Armada Tanker Nasional untuk Kedaulatan Energi

Indonesia Siap Jadi Pemain Global. INDONESIA

Kedaulatan energi dapat terwujud dengan adanya kedaulatan maritime, Topik tersebut pernah menjadi pokok pembahasan yang diulas dalam seminar ‘Pelaut Pertamina.’ Merujuk pada pasal 33 UUD 1945, bahwa beberapa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Oleh karena itu solusinya dengan membangun kedaulatan maritim dan energi secara bersamaan.

Masalah migas serta pelayaran sejatinya juga harus dikuasai negara. Hal itulah yang melandasi pokok perjuangan para Pelaut Pertamina. Tergabung dalam wadah SP Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (FKPPA) Pertamina, para pelaut ini menggelar seminar beberapa waktu lalu dengan tema ‘Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional’ di hotel Jayakarta, Bandung.

Permasalahan yang terjadi, bahwa sebanyak 260 kapal tanker yang dioperasikan oleh PT Pertamina, hanya 70 kapal yang murni dimiliki oleh perusahaan migas milik negara. Sisanya dimiliki oleh swasta bahkan asing, yang tentunya menjadi bukti bahwa Indonesia tidak berdaulat baik secara maritim maupun energi.

SVP Pertamina Shipping, Alfian Nasution menyatakan dalam ruang diskusi bahwa sekitar 71 persen kapal yang dioperasikan oleh Pertamina bukan milik Pertamina. Pihak Pertamina berniat akan menurunkan menjadi 65 persen dengan mengupayakan pembangunan kapal di galangan dalam negeri.

Pria yang pernah sukses menggagas Pertalite sebagai produk Pertamina tersebut bercita-cita membangun armada tanker nasional yang maju dan murni dimiliki Pertamina. Melalui pembentukan PT Pertamina International Shipping (PIS), komitmen Pertamina untuk menjadi yang terdepan dalam bisnis pelayaran baik nasional maupun internasional semakin terwujud. Sejauh ini, pembangunan kapal tanker di bawah 35.000 DWT dilakukan di galangan dalam negeri. Harapan besarnya bahwa galangan kapal dalam negeri dapat maju dengan kualitas yang dapat bersaing dengan galangan kapal asing milik negara lain.

Sebagai bentuk sinergi BUMN, Pada waktu itu Pertamina sudah melakukan kerjasama dengan PT PAL dan galangan kapal BUMN lainnya untuk membuat kapal tanker Pertamina yang mampu memenuhi target untuk mencapai kedaulatan. Berdirinya PIS juga bermaksud untuk mengembalikan kejayaan pelayaran Pertamina sebagaimana yang pernah terjadi di era tahun 1970-80-an. Pada masa tersebut, pelayaran Pertamina pernah mengalami ocean going, dalam mendistribusikan BBM hingga di pasaran internasional.

Pak Alfian menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan energi, jumlah kapal Pertamina sangat berpengaruh dalam mewujudkan itu, intinya juga berdampak pada galangan kapal dalam negeri. Salah satu poin penting hasil diskusi yang menghadirkan para pembicara di antaranya pakar hukum Prof. Juajir Sumardi SH, Kasubdis Strategi Taktik Operasi, Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, S.E, perwakilan dari Indonesia National Shipowners Association (INSA) dan Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) itu ialah membentuk Direktorat Perkapalan.

Terlebih dalam visi Poros Maritim Dunia, perusahaan migas pelat merah tersebut sejatinya memerlukan suatu direktorat yang fokus di bidang maritim, bukan sekelas anak perusahaan. Sehingga, baik Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) maupun pihak manajemen harus menyamakan visi memperjuangkan hal itu.

Bahkan, FSPPB sendiri juga mengajak seluruh insan maritim dan mahasiswa dalam memperjuangkannya. Pada Kenyataannya masalah ini bukan hanya masalah para pekerja Pertamina saja tetapi masalah seluruh rakyat Indonesia.

Pembentukan Direktorat Perkapalan

Ketua SP Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (FKPPA) Pertamina, Capt. Sofyani Faisol ketika itu menyatakan pembentukan Direktorat Perkapalan merupakan solusi yang ditawarkan oleh serikat pekerja dalam mencapai kedaulatan maritim dan energi nasional. Padahal untuk mencapai kedaulatan maritim dan energi berdasarkan asas cabotage, kepemilikan swasta dan asing sangat kecil.

Faisol berpendapat bahwa di sisi lain, ‘azas cabotage’ menjadi dilematis ketika di saat Pertamina membutuhkan kapal yang baik standardisasinya, namun Pertamina dipaksa menggunakan kapal-kapal yang tergabung dalam INSA.

Menurut hasil analisis, fenomena tersebut memiliki cacat atau ada yang salah. Namun ia masih enggan menyebut siapa yang bermain di balik ini semua. Hal itu menjadi salah satu permasalahan utama di bidang maritim yang melanda perusahaan yang awalnya bernama Permina . Tidak hanya itu, penguasaan asing di sektor industri hulu hingga hilir juga menjadi problema tersendiri dalam memajukan Pertamina.

Maka dari itu, kebutuhan untuk menjadi satu direktorat di bidang perkapalan atau maritim, menjadi urgensi yang dibahas dalam rapat kerja dan FGD SP FKPPA. Ketika itu hasil ulasannya menyatakan bahwa hasil kajiannya, mendorong shipping dan perkapalan perlu dibentuk satu direktorat sehingga nanti bisa membawahi anak-anak perusahaan lainnya.

Aktivitas perkapalan di Pertamina, sudah berlangsung sejak perusahaan tersebut berdiri. Sebagaimana tertuang dalam distrukturisasinya dalam Divisi Perkapalan di tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1975, Keputusan Presiden No. 44 tanggal 6 Desember 1975 mengatur ulang kegiatan perkapalan dalam Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi. Kemudian pada 15 Maret 1990, menjadi Direktorat Perkapalan, Kepelabuhanan dan Komunikasi melalui Keputusan Presiden No. 11/1990.

Pada tahun 2000, Direktorat Perkapalan dibubarkan, yang akhirnya menjadi divisi di bawah Direktorat Pemasaran dan Niaga. Fenomena itu membuat bisnis shipping yang dilakukan Pertamina kian tidak menentu, terlebih pasca keluarnya UU No.22 tahun 2001 tentang Migas.

Faisol berargumen bahwa selama negara Indonesia masih kepulauan dan antara pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut, maka bisnis shipping tidak akan pernah mati. Tetapi apa boleh buat kalau ternyata usaha tersebut bukan dimiliki oleh kita (baca: dikuasai bangsa asing).

Faisol juga menegaskan bahwa Pertamina bukan Badan Usaha Milik Pemerintah, tetapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana rakyat Indonesia menjadi pemilik sesungguhnya. Jika Pertamina dicabik-cabik dari Serikat Pekerja siap berjuang untuk mempertahankan dan memajukan aset bangsa yang dimiliki ini.

Bahkan tidak hanya itu, banyak kebijakan lain yang dianggap mengerdilkan Pertamina di antaranya kebijakan BBM satu harga serta adanya BBM yang lebih murah dari Pertamina seperti yang dilakukan oleh PT Vivo Energy. Lambat laun, Pertamina sebagai perusahaan kebanggaan milik negara akan semakin tersisih di negeri ini. Akan lebih baiknya jika semua pihak ikut serta mendukung perjuangan ini.

Rasio Kapal Tanker

Kedaulatan maritim suatu negara selalu ditandai dengan jumlah kapal yang beroperasi dan kepemilikan kapal oleh suatu negara. Hal itu diungkapkan oleh Ketua bidang SDM Forum Komunikasi Maritim (Forkami), Hutakemri Ali Samad pada saat itu yang hadir dalam diskusi tersebut. Ia setuju terhadap tema seminar yang akan diselenggarakan tersebut, bahwa kedaulatan energi ditopang dengan kedaulatan maritim dan itu hanya dapat diwujudkan dengan banyaknya kapal yang dimiliki negara ini. Namun permasalahan yang terjadi pada waktu itu, BBM belum tersalurkan dengan baik ke daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga, istilah kedaulatan energi menjadi hal yang tabu dalam kondisi tersebut.

Pria yang aktif sebagai anggota Indonesia National Shipowners Association (INSA) itu juga menyatakan kondisi kapal juga menjadi syarat selain kuantitas. Ali menambahkan terkait hal ini, bahwa kedaulatan maritim bisa terwujud kalau DWT kapal tidak memenuhi dan galangan kapal negeri ini hanya mampu membangun 7.500 DWT.

Sambung Ali, tahun 2016-2017 beberapa tahun lalu bahwa Pertamina menerima kapal baru (milik), di mana delapan kapal dengan bobot mati 17.500 DWT dibangun di industri galangan kapal dalam negeri, dan tiga kapal dengan bobot mati 40.000 DWT dibangun di industri galangan kapal China.

Menurut Ali bahwa seyogyanya Pertamina harus melibatkan pelaku industri galangan kapal dalam negeri supaya terlibat dalam pembangunan kapal di luar negeri sehingga proses alih teknologi untuk mencapai kemandirian industri galangan, khususnya untuk pembangunan kapal-kapal ukuran di atas 17.500 DWT bisa segera terwujud.

Kedaulatan energi hanya dapat diwujudkan dengan rasio jumlah kapal penunjang yang ideal. Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin), Ali ketika itu sangat optimis jika rasio kapal sudah memenuhi kebutuhan maka kedaulatan energi akan tercapai. Inti dari kedaulatan energi, pada saat energi kita mampu dinikmati oleh bangsa ini yang tersebar di berbagai pulau. Kedaulatan energi sejalan dengan kedaulatan maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 nya adalah lautan. Kapal sebagai instrumen utama dalam mendistribusikan kebutuhan energi ke seluruh wilayah Indonesia. Kelayakan kapal juga harus menjadi perhatian selain kuantitasnya.

Adagium yang berlaku pada waktu itu semisal siapa yang menguasai energi ia akan menguasai dunia. Hal itu merupakan kelanjutan dari adagium yang ditelurkan oleh AT Mahan, yakni siapa yang menguasai lautan dia akan menguasai dunia. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ketika itu dalam beberapa kesempatan telah menyatakan betapa pentingnya kedaulatan energi suatu bangsa.

Bagi bangsa yang kaya akan energi dan berada di garis equator diharapkan lebih waspada pada 2-3 dekade mendatang karena akan menjadi pusat pertempuran dunia. Supaya dapat melangkah ke arah yang dituju, maka kedaulatan energi yang ditopang oleh kedaulatan maritim harus terbangun dari saat ini, harapannya supaya menjadi fondasi yang kuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.