Menuju Prajurit Matra Laut sebagai Negarawan Maritim

TNI AL Indonesia Latihan Angkatan Perang. BANARNEWS

Dalam rangka membangun bangsa dan negara Indonesia berdaulat dan sejahtera, sebagaimana pula untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945, membutuhkan peran serius TNI Angkatan Laut (AL). Terutama pada sektor kemaritiman dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berwibawa dan disegani oleh negara lain.

Dengan alur backward linkage (kaitan ke belakang) dan forward linkage (kaitan ke depan), penulis berusaha menegaskan bahwa pembangunan SDM matra laut yang berkompeten dalam bingkai visi Presiden Joko Widodo, Poros Maritim Dunia harus dimulai dari pemahaman sejarah terlebih dahulu. Konsep pembangunan dalam waktu dekat dan yang akan datang memiliki keterpaduan dari sejarah serta niatan awal institusi tersebut didirikan.

Dari niatan awal tersebut kemudian lahirlah filosofi, konsep, hingga implementasi dalam tataran praktisnya. Hal itulah yang nantinya tertuang dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap personel TNI AL. Kompetensi yang telah mendarah daging tersebut kemudian akan menjadi sebuah karakter dan kemampuan yang unggul dalam menghadapi dinamika zaman.

Dengan demikian, prajurit matra laut akan menjadi tulang punggung dari negara Poros Maritim Dunia. Visi tersebut tentunya mengandung aspek lintas nasional, regional dan global. Kompetensi yang holistik mutlak dimiliki oleh prajurit matra laut sehingga bukan saja hanya mampu mengawaki alutsista berbasis teknologi, tetapi juga mampu mengawaki negara maritim dalam arti bahwa prajurit TNI AL juga sebagai negarawan maritim yang memiliki karakter ocean leadership-kepemimpinan yang bervisi maritim atau samudera.

Sebelum mengupas perjalanan matra bermotto Jalesveva Jayamahe, serta kiprah orang-orang dalam bagiannya yang bertujuan untuk pembangunan negara maritim. Hal itu untuk menemukan intisari perjalanan sejarah TNI AL hingga manfaatnya dalam menjawab tantangan zaman saat ini.

Sejak berdiri pada 10 September 1945 dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR) bagian laut atau BKR Laut, para prajurit yang terhimpun dalam wadah itu sudah menunjukkan sumbangsih besarnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Para personel BKR Laut yang notabene merupakan kaum bahariwan hasil didikan sekolah pelaut Belanda dan Jepang berdedikasi tidak hanya dalam urusan pertahanan laut saja, melainkan juga dalam upaya pembangunan kemaritiman bangsa secara menyeluruh.

Hal itulah yang dilakukan oleh Mas Pardi, ketika itu merupakan pendiri sekaligus Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut) pertama dalam TNI AL. Usai menjabat sebagai Kasal, Mas Pardi banyak berkiprah di dunia pelayaran nasional. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Djawatan Pelayaran (setara Ditjen Perhubungan Laut saat ini) dan produknya yang fenomenal, turut merintis berdirinya Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) hingga sekarang STIP pada 27 Februari 1957 dan Akademi Maritim Djadajat pada tahun 1963. Selanjutnya ia disematkan sebagai Bapak Ilmu Pelayaran Indonesia.

Begitu pula tokoh perintis TNI AL lainnya seperti Mohammad Nazir (Kasal kedua setelah Mas Pardi) yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut di era Kabinet Djuanda (1957-1959). Kemudian ada Ali Sadikin (perintis KKO sampai sekarang Korps Marinir TNI AL) yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut/Menko Kemaritiman ketika itu di era Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

Masih banyak para mantan personel TNI AL lainnya di masa awal kemerdekaan yang berkiprah di institusi-institusi kemaritiman. Kehadiran mereka benar-benar dibutuhkan oleh negara pada waktu itu dipimpin oleh seseorang yang memiliki karakter ocean leadership yakni Ir Soekarno (Bung Karno).

Di era kepemimpinan Bung Karno, Indonesia benar-benar dirancang untuk menjadi negara maritim yang besar dan digdaya, mengulangi kejayaan Sriwijaya dan Madjapahit di masa lampau. Hal itu terlihat pada masa Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaya, yang mengeluarkan suatu deklarasi bersejarah mengenai teritorial Indonesia pada 13 Desember 1957.

Isi deklarasi tersebut kemudian dikenal dengan ‘Deklarasi Djuanda’ itu kemudian menjadi dasar dari Wawasan Nusantara yang merupakan Geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara mengacu pada kondisi dan konstelasi geografi, kondisi sosial budaya, serta faktor kesejarahan, dan perkembangan lingkungan. Sehingga dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam eksistensinya yang Sarwa Nusantara (kondisi terhubung, menyatu, dan diapit) serta pemekarannya di dalam mengekspresikan diri di tengah-tengah lingkungan nasionalnya (Lemhanas, 2017).

Puncak gagasan negara maritim Indonesia di era Bung Karno, didengungkan pada saat penyelenggaraan Musyawarah Maritim Nasional I & II tanggal 23 September 1963. Hasil dari musyawarah tersebut ialah pengangkatan Bung Karno sebagai Nakhoda Agung Negara Maritim NKRI dan roadmap pembangunan maritim nasional.

Di momentum tersebut, Bung Karno ingin mewujudkan Indonesia sebagai bangsa maritim sesuai dengan perjalanan sejarah dan lingkungan geografisnya. Berikut petikan Pidato Bung Karno pada 23 September 1963 yang berjudul Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera!

“Tatkala saya melantik saudara Martadinata menjadi Kepala Staf Angkatan Laut di muka Istana Merdeka, pada waktu itu sudah saya sebut sedikit keterangan mengenai perkataan bahari, zaman bahari. Yang kita maksudkan dengan perkataan zaman bahari ialah zaman purbakala, zaman dahulu, zaman kuno, zaman yang lampau itu kita namakan zaman bahari.”

“Apa sebab? Sebabnya ialah kita di zaman yang lampau itu adalah satu bangsa pelaut. Bahar, elbaher artinya laut. Zaman bahari berarti zaman kita mengarungi bahar, zaman kita mengarungi laut, zaman tatkala kita adalah bangsa pelaut. Kita ini dahulu benar-benar bangsa pelaut. Bahkan bangsa kita ini sebenarnya tersebar melintasi lautan dari satu pokok asal.” (1)

Para jebolan TNI AL dipercaya bisa memberikan pengaruh berupa Maritime Domain Awareness (MDA) kepada orang-orang di jajaran pemerintahan maupun rakyat Indonesia keseluruhan. Nilai inilah yang kemudian menjadi fondasi dari terwujudnya negara maritim.

Seiring berjalannya waktu, perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air ini pun mengalami dinamika yang kadang mengejutkan. Tak terkecuali dalam upaya mewujudkan cita-cita negara maritim. Memasuki era abad 21 saat ini, nuansa itu semakin kental dengan ditandai hadirnya visi Poros Maritim Dunia. Begitu pula dengan eskalasi ancaman baik nyata maupun tidak nyata, juga semakin deras dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya di aspek kemaritiman.

 

Sumber:

(Amanat Presiden Sukarno Pada Munas Maritim Ke-I. Arsip dokumen Departemen Penerangan RI, 1963)