Menyusun Format Logistik Nasional Masa Depan

Kemenko Marves Kawal Penyiapan Tol Laut. MARITIM

Kondisi logistik nasional saat ini bisa dikatakan lebih mahal dan memakan waktu lama, membuat pemerintah memerlukan konsep yang kompatibel. Sejak digulirkannya konsep Tol Laut, sejak era pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla pada 2014 silam, sejumlah kalangan menilai belum banyak perubahan terhadap kondisi logistik nasional. Bahkan ada yang menilai, konsep tersebut tidak jauh berbeda dari konsep Pendulum Nusantara yang sempat ngetren di pertengahan Pemerintahan SBY. Konsep Tol Laut hanya istilahnya saja yang berubah, prinsip kerjanya tetap tidak jauh berbeda dengan ‘Pendulum Nusantara,’ yakni penyaluran distribusi lewat laut yang ditopang oleh pelabuhan utama dan pendukung.

Lepas dari skema pemerintah, para pelaku usaha juga memiliki konsep masing-masing yang diharapkan mampu menyempurnakan sistem logistik nasional yang ada. Itulah yang dilakukan oleh PT Aditya Aryaprawira Corp, lebih dari 30 tahun bergelut di bidang usaha logistik, perusahaan yang dinahkodai oleh Ir. Adharta Ongkosaputra ini tengah menyusun format masa depan logistik nasional.

Adharta menanggapi saat ditemui di kantornya, menurutnya saat ini kondisi logistik Indonesia bisa dibilang terlampau mahal. Salah satu faktor yang menyebabkan mahal adalah tingkat suku bunga. Pengenaan bunga ini jangan disamakan seperti orang dagang yang hingga 12 persen, tetapi berbeda dari logistik, bunganya mencapai 2-3 persen bisa dibilang sangat tinggi.

Akibat dari itu, banyak perusahaan-perusahaan logistik termasuk komponen-komponen pendukung mengalami gulung tikar karena tak mampu membayar bunga bank. Kemudian tentang masalah durasi pinjaman ke bank, dalam usaha logistik durasi yang dibutuhkan seharusnya sangat panjang. Ia mencontohkan, misalnya pada trucking, pinjaman di bank hanya empat tahun dengan bunga mencapai 17-18 persen, menurutnya kondisi itu sangat mencekik pengusaha truk dan tidak masuk akal.

Mengingat logistik bukan untuk kepentingan pribadi atau pengusaha namun setidaknya pihak bank harus memahami kondisi tersebut. Sehingga akhirnya beban logistik nasional harus ditanggung oleh rakyat sebagai end user. Masalah selanjutnya yang dipaparkan tentang waktu pengiriman. Perbandingan mengirim barang dari Jawa ke Papua jauh lebih lama dengan mengirim barang dari Amerika ke Indonesia.

Hal itulah yang membuat cost produksi semakin tinggi dan pengusaha semakin merugi. Selanjutnya tidak ada hubungan yang baik dan harmonis antara produsen, manufaktur dan transporter. Bahkan komunikasi bisa dilakukan dengan kilat. Belum lagi waktu tunggu kapal yang membutuhkan waktu lama, sehingga banyak kapal yang membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain, mengalami kekosongan saat kembali. Hal tersebut telah berlangsung sejak lama dan dialami oleh hampir setiap pengusaha logistik.

Solusi Permasalahan

Ketua Dewan Pembina Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) pada saat ia menjabat, mengemukakan beberapa hal terkait solusi mengatasi permasalahan logistik. Termasuk juga kolaborasi masing-masing pelaku usaha. Kolaborasi tersebut terdiri dari digitalisasi logistik yang isinya sharing economy.

Selanjutnya para produsen, manufaktur, transporter duduk sama-sama mengenai transportasi ini. Misalnya dalam mengirim barang ke suatu pulau, perlu di-digitalisasi agar produsen mendapat bagian berapa, manufaktur dan transporter, jadi semuanya sudah mengetahui. Dengan kolaborasi tersebut, kita dapat mengajak semua pihak termasuk perbankan, asuransi dan galangan kapal. Sehingga peran Pemerintah atau Pemerintah Daerah di sini sangat tinggi sebagai pusat iniformasi yang mengkoordinasikan ke seluruh pelaku usaha.

Adharta optimis bahwa dengan digitalisasi tersebut, biaya yang ditanggung akan terlihat dari seluruh stakeholder baik produsen, manufaktur, maupun transporter. Inti dari digitalisasi alah membentuk supply chain yang sedemikian rupa sehingga menjadi kolaborasi antara pengusaha dan manufaktur serta pemerintah.

Solusi selanjutnya juga dibahas oleh Adharta adalah sistem online. Mengingat kemajuan sistem informasi saat ini, seluruh bidang tidak bisa lepas dari sistem online. Sejak adanya teknologi informasi yang semakin maju, misal orang di Papua cukup mengetik nama barang dan tujuan melalui sistem aplikasi sudah mampu mengirim barang. Adharta sendiri mengaku saat ini pihaknya sudah membuat layanan aplikasi secara online yang bernama ABC Online. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan distribusi logistik nasional.

Optimalisasi Tol Laut

Solusi yang tidak kalah penting bagi penyempurnaan logistik nasional seperti penataan sistem distribusi.Apresiasi besar bagi program ‘Tol Laut’ yang digagas oleh pemerintah. Namun karena dermaga belum memenuhi standar, khususnya di pulau-pulau terpencil, akhirnya yang menikmati jasa tol laut hanya kota-kota besar. Salah satu solusi Tol laut tersebut dapat menggunakan LCT (Landing Craft Tank-red), karena bisa menuju ke daerah-daerah yang tidak memiliki dermaga, cukup tepi pantai sudah bisa menurunkan barang. LCT biasa digunakan oleh TNI AL dalam menurunkan Tank Amfibi dan pasukan. TNI AL sendiri memiliki beberapa unit kapal LCT yang masih layak digunakan terutama dalam mendukung optimalisasi ‘Tol Laut’.

Sarana selanjutnya sebagai alternatif dapat menggunakan dermaga apung (floating dock). Dermaga apung bisa terbuat dari tongkang-tongkang yang disusun dan bisa menampung bongkar muat dari kapal-kapal cargo yang besar baru kemudian dibawa oleh kapal-kapal kecil. Artinya tidak perlu menunggu terlalu lama adanya kapal besar untuk kirim barang ke daerah-daerah terpencil. Opsi yang dijabarkan selanjutnya bertujuan membenahi sistem distribusi dengan kontribusi dari pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan kapal Ro-ro.

Hal itu mengingat biaya perbaikan jalan yang kerap dilalui truk terbilang cukup tinggi. Begitu juga dengan biaya bongkar muat dengan menggunakan kapal. Maka solusi yang paling memungkinkan dengan menggunakan kapal Ro-ro, di mana truk bisa diangkut dan mengurangi beban di jalur darat. Untuk rute Jakarta-Cirebon atau Jakarta-Surabaya bahkan Jakarta-Makassar, pola ini sangat efektif untuk diterapkan. Mekanisme tersebut, dahulu dikenal sebagai pola coastal shipping atau short sea shipping. Jadi jalan tol yang ada di darat dapat dipindah ke laut. Mobil atau truk bisa masuk ke kapal Ro-ro dengan biaya yang sama seperti membayar jalan tol di darat.