Natuna, Arena Perang Geopolitik dan Geoekonomi

Kapal Coast Guard China-5302 memotong haluan KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna. PORTAL INFORMASI INDONESIA

Spratly merupakan salah satu dari empat pulau yang menjadi titik sengketa perbatasan antar beberapa negara ASEAN, yaitu Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia dengan China juga melibatkan Taiwan. Tiga pulau lain, di antaranya adalah kepulauan Maccdesfield, Pratas, dan Paracel. Namun, yang ketegangan paling vocal terjadi di Paracel dan Spratly.

Seiring dengan klaim China, Natuna akhir-akhir ini juga masuk ke dalam lingkaran persengketaan. China bahkan telah memasukan sebagian besar wilayah Natuna ke dalam nine dashed line pada peta teritorialnya yang diproduksi pada tahun 1974. Artinya, klaim terhadap Natuna sudah terjadi sejak lama.

Parcel dan Spratly adalah dua pulau yang letaknya tepat di tengah Laut China Selatan (LCS), sehingga memiliki kualitas strategis tinggi dalam jalur navigasi internasional LCS. Barang siapa yang bisa menguasainya maka dia akan menguasai Sea Line of Communication (SLOC) dan Sea-Land of Trade (SLOT).

Dengan begitu, penguasanya juga akan menguasai investasi lalu lintas, perdagangan, dan pariwisata internasional yang nilainya mencapai 5,3 triliun USD per tahun. Juga termasuk 85 persen pasokan minyak dunia dari Asia Timur. Selain itu, posisi kekayaan energi LCS diperkirakan mencapai 10 miliar ton dan cadangan ikan mencapai 1.057,05 juta ton. Belum lagi, Spratly mendapat cap sebagai wilayah dengan potensi cadangan migas terbesar ke-4 dunia menggeser posisi Qatar. Jelas terlihat motif dasar sengketa wilayah perbatasan tersebut.

Selain perkara tersebut, agresivitas China berbasis kekuatan militer terbukti melanggar konvensi hukum laut internasional PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan kesepakatannya dengan 10 negara ASEAN. Khususnya negara yang bersengketa dengan China, dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 2002 lalu, yang kemudian diubah menjadi Code of Conduct (COC). Oleh karena itu, upaya klaim dan reklamasi China tidak berdasar pada hukum internasional.

Saat yang sama, negara-negara ASEAN yang bersengketa dengan China ditekan melalui negosiasi diplomasi bilateral bohongan, karena China justru menekan dengan kekuatan militernya. Tujuannya, agar perkara ini tidak dibawa ke PBB untuk diselesaikan lewat mekanisme internasionalisasi berbasis hukum LCS yang dituangkan dalam UNCLOS PBB, baik yang ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay maupun 1985 di Jenewa.

China mengetahui bahwa tindakannya berlawanan dengan hukum, dan akan mendapatkan perlawanan internasional. Negara-negara maju yang mempunyai kekuatan militer, ekonomi, dan politik besar di kancah internasional, seperti Amerika dan Uni Eropa tentu tidak akan tinggal diam.

Tetap saja, ini menjadi persoalan dilematis tersendiri bagi ASEAN dan Indonesia dalam memilih jalan menyelesaikan sengketa ini. Membawa perkara ini ke PBB akan memuat kepentingan Amerika dan sekutu dalam menentukan masa depan LCS. Tapi, jika langsung face to face dengan China yang kemungkinan besar menggunakan pendekatan militer daripada diplomatik, dapat membuat pecah kepala dalam menghadapinya.

Nasib Indonesia

Paracel dan Spratly memang tidak masuk dalam teritorial maritim nasional jika merujuk pada Wawasan Nusantara yang ditandatangani Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Namun, Indonesia sebagai ketua ASEAN, berkewajiban bertindak sebagai mediator dalam mengelola konflik LCS.

Bagaimanapun, ini menyangkut ketahanan kawasan regional. LCS merupakan jalur pelayaran perdagangan strategsi yang bersinggungan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III. Jika LCS dipolitisasi oleh China maka bukan saja ketahanan regional yang terganggu, tapi juga ketahanan dan kedaulatan nasional. Apalagi sudah sejak 1974 rembesan klaim China sudah menjulur masuk ke Natuna.

Kepemilikan Indonesia terhadap Natuna memang berdasar pada hukum internasional. Jika terjadi sengketa lalu dibawa ke PBB, Indonesia akan mendapatkan perlindungan penuh. Tapi, jika PBB memediasi konflik Indonesia dan China atas Natuna, ada potensi keputusan masa depan Natuna tidak akan terlepas dari kepentingan negara adikuasa, seperti Amerika dan Uni Eropa yang berseberangan Ideologi dengan China serta koalisi kekuatan ekonomi Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS) yang mendukungnya saat ini.

Menggunakan pendekatan diplomatik dengan China pun hampir mustahil. Pasalnya, China memiliki kekuatan militer terkuat kedua di dunia setelah Amerika. Segala kepentingan hegemoni Asia Timur, akan dilakukan dengan kekuatan militernya. Terbukti dari surat diplomatik yang dikirimkan Indonesia sejak 1993, untuk mempertanyakan klaim China terhadap 90 persen LCS tidak dibalas sampai sekarang.

Sampai di sini, mau tidak mau Indonesia harus mempunyai ketegasan terhadap China. Jika instrumen diplomatik tidak diterima China, tak ada jalan lain, kita harus berhadapan face to face militer dengan China. Jika seperti itu, sudah seberapa kuat strategi pertahanan dan militer Indonesia dalam menghadapi konflik LCS, khususnya isu Natuna?

Dalam UU No. 3/2002 tentang pertahanan negara tepatnya pasal 13 ayat 1 dan 2 menyatakan, presiden bertanggung jawab menyusun kebijakan umum pertahanan. Selanjutnya, akan dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem pertahanan negara oleh seluruh lembaga pertahanan. Oleh karena itu, sejak 25 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden No 97/2015 sebagai pengganti PP. No 41 tahun 2010 tentang kebijakan pertahanan umum yang disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kebijakan umum pertahanan Presiden Jokowi tersebut, diselaraskan dengan rancangan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) pertahanan 2015-2019. kemudian, disesuaikan lagi dengan isu strategis yang selaras dengan peningkatan kapasitas pertahanan dan penguatan stabilitas keamanan nasional.

Isu strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuh sub isu strategis yang jika ditarik relasinya dengan konflik di daerah perbatasan maka akan ketemu dengan dua point, yakni gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di daerah perbatasan dan sistem keamanan nasional yang integratif. Namun, isu strategis tersebut masih bersifat makro dan tidak menunjuk secara spesifik terkait isu sengketa perbatasan LCS, apalagi isu klaim Natuna oleh China. Dengan demikian, pemerintahan Presiden Jokowi belum punya satu perencanaan utuh dalam menghadapi konflik LCS, khususnya isu Natuna.

Apalagi kebijakan umum pertahanan Presiden Jokowi PP No. 97/2015, dirancang dengan merujuk pada strategi pertahanan dan kebijakan negara yang disusun dan diterbitkan oleh departemen pertahanan pada 2007-2008. Padahal, pada saat itu isu konflik LCS, khususnya Spratly, Paracel, dan Natuna belum sepanas saat ini. Maka dari itu, dalam proses penyusunannya belum menjelaskan secara luas dan mendalam terkait konflik LCS itu.

Dalam strategi dan kebijakan pertahanan yang dirumuskan departemen pertahanan, sesuai dengan postur 2010-2029, ditujukan untuk mencapai pembangunan pertahanan periode 2010-2014 yang dibagi menjadi tiga periode pelaksanaan, yaitu 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Saat ini, telah sampai pada tahap pelaksanaan periode 2020-2024. Inti dari strategi dan kebijakan pertahanan tersebut diarahkan untuk memenuhi minimum essential force (MEF).

Model peningkatan kapasitas pertahanan nasional berbasis kebijakan MEF, dilakukan dalam bentuk peningkatan anggaran, modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista), pengembangan postur pertahanan, serta penambahan komponen cadangan di seluruh lembaga pertahanan. Hal ini perlu untuk menjaga ketahanan negara, termasuk di daerah perbatasan, khususnya isu Natuna akibat potensi rembesan sengketa perbatasan di Parcel dan Spratly.

Perencanaan ini belum terlihat dalam kebijakan pertahanan pemerintah sampai detik ini. Artinya, pemerintah belum mempunyai perencanaan utuh dalam kebijakan pertahanan yang secara spesifik ditujukan untuk melindungi Natuna akibat rembesan konflik LCS. Jangan dulu bicara soal Natuna, secara menyeluruh masih ada banyak problem terkait dengan kebijakan pertahanan negara, yang dimulai dari sistem penganggaran yang tidak memenuhi ketercukupan kapasitas belanja pertahanan.

Hal ini bisa dilihat pada kebutuhan anggaran dalam MEF 2010-2014 yang mencapai 1,8 persen sampai 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk pembangunan matra (bidang) darat, laut, dan udara masing-masing 30 persen. Sedangkan, yang dianggarkan untuk pertahanan pada periode itu tak lebih dari 0,8 persen sampai 0,9 persen terhadap PDB.

Alokasi tersebut adalah yang paling rendah jika dibandingkan anggaran pertahanan 9 negara ASEAN lainnya yang sudah di atas 2 persen. Dalam alokasi tahun 2015 juga sama, anggaran yang dibutuhkan adalah 2,2 persen sampai 2,61 persen, tapi yang direalisasikan hanya 95 triliun rupiah, meningkat 11,4 persen atau 11,6 triliun rupiah dari tahun 2015, yakni 83,4 triliun rupiah. peningkatan itu juga belum mampu mencapai angka 1,3 persen terhadap PDB.

Masalah tak sampai di situ, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan sikap patuh dan tunduk malah melibatkan Amerika dalam proses penyusunan Renstra Pertahanan periode 2015-2019. Hal ini ditandai dengan penandatangan Action Plan 2015 antara Kemenhan dan Tim Defense Institution Reform Initiative (DIRI) untuk memperluas cakupan program DIRI secara kelembagaan maupun secara substantif.

Seperti dikutip dari Kemenhan RI, selain Ditjen Renhan, Action Plan DIRI 2015 melibatkan Ditjen Strahan, Pothan, satuan kerja unit organisasi TNI, dan Angkatan. Penandatanganan Action Plan 2015 diharapkan mempererat kerja sama antara kedua negara di bidang pertahanan, bahkan digadang-gadang akan meningkatkan Confidence Building Measures, serta peningkatan sistem dan manajemen pertahanan di Indonesia.