Perpaduan Maritime Power dan Air Power dalam Ketahanan Nasional

Pembangunan Kekuatan Pertahanan dalam Konteks Poros Maritim Dunia. LEMHANNAS

Dalam perjalanan visi ‘Poros Maritim Dunia,’ pertahanan dan keamanan maritim menempati posisi penting sebagai pilar pembangunan visi tersebut. Rear Admiral A.T Mahan mengulas maritime power dari suatu negara dengan menyatakan bahwa keunggulan Angkatan Laut adalah keperluan utama menjadikan negara besar, kuat, dan maju. Pelaku operasi pertahanan negara di laut terdiri dari beberapa instansi, Angkatan Laut sebagai inti kekuatan. Kekuatan laut terdiri atas Armada Niaga, Angkatan Laut, dan Pangkalan.

Selain daripada itu, laut merupakan satu kesatuan (The Sea is all One), artinya laut tidak dapat dipagari, diduduki, dan dipertahankan seperti daratan. Jadi, strategi maritim merupakan penguasaan di laut dengan menjamin penggunaan laut untuk kepentingan pribadi serta menutup peluang bagi lawan dalam pemanfaatannya. Termasuk juga ruang udara di atasnya, sehingga perpaduan dengan air power yang dikomandoi oleh Angkatan Udara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam konsep pertahanan suatu negara.

Membedah strategi maritim tersebut, National Air and Space Power Centre of Indonesia (NASPCI), sebagai lembaga Think Tank TNI AU menggelar seminar beberapa waktu lalu bertema ‘Penggunaan Alat Penginderaan Jarak Jauh dan Peluru Kendali Dalam Menjaga Kedaulatan Ruang Udara Nasional’ di gedung Persada Executive Club Halim Perdana Kusuma yang berlokasi di daerah Jakarta.

Perpaduan antara poros maritim dan poros dirgantara menjadi substansi pembahasan untuk mencapai kedaulatan nasional Indonesia atas laut dan ruang udaranya. Dalam lingkup ketahanan nasional yang menyangkut asta gatra (demografi, geografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan), kedaulatan ruang udara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kedaulatan maritim.

Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja ketika menjabat, ia menyatakan beberapa hal dalam sambutannya, bahwa visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus secara implisit harus menjadikan Indonesia sebagai poros dirgantara dunia. Keduanya memiliki keterkaitan erat, membahas keamanan dan kedaulatan maritim, secara tidak langsung membahas kedaulatan udara.

Penguatan kendali udara diproyeksikan menjadi prioritas pemerintah dalam program Minimum Essential Force (MEF) hingga 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Hadiyan yang mengupas perjalanan Renstra II dan III. Pendapat Hadiyan terkait dengan masalah anggaran senyatanya bukan dari pihak mereka yang menentukan, namun bisa juga dengan mengajukan anggaran sesuai kebutuhan. Termasuk juga semisal kebutuhan sarana berteknologi tinggi, hal itu harus dianggarkan.

Selain demikian diperkuat juga oleh pendapat Ketua Harian NASPCI Kolonel Udara (Pnb) Hariyanto Afif ketika itu, menyatakan bahwa seminar yang diagendakan tersebut merupakan salah satu cara untuk menggugah kesadaran bangsa akan pentingnya kedaulatan nasional, khususnya kedaulatan udara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Ia juga memaparkan bahwa kedaulatan udara tanah air ini merupakan persoalan penting dalam langkah menyukseskan visi pemerintah, salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada intinya, semua harus memiliki satu visi agar terintegrasi antara pertahanan darat, laut, dan udara supaya semakin terealisasikan.

World Maritime Axis dan World Airspace Axis

Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna ketika itu memaparkan bahwa perkembangan lingkungan strategis global dengan world maritime axis yang juga identik dengan world airspace axis ibarat sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari dua sisinya. Pada kenyataannya konsep poros maritim dunia telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Yuyu juga memberi tanggapan bahwa konsep poros maritim dunia yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo pada dasarnya secara implisit telah mengusung Indonesia sebagai poros dirgantara dunia. Menurutnya, poros maritim dunia yang dijalankan dengan nafas Nawacita menghendaki penguatan pertahanan di pulau-pulau terluar dan ZEE.

Merealisasikan upaya-upaya pertahanan, nyatanya memerlukan patroli TNI AU yang terintegrasi dengan TNI AL. Pembangunan pangkalan dan landasan juga menjadi bagian penting dalam prinsip Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kowilhan), khususnya di pulau terluar. Prinsip tersebut dapat berpengaruh pada perencanaan pembangunan pertahanan di masa depannya, karena pada waktu itu eskalasi konflik di sekitar wilayah NKRI semakin tinggi.

Kepulauan Natuna merupakan daerah beranda NKRI di Laut China Selatan yang menjadi sasaran program Kowilhan yang mengedepankan kekuatan TNI AL dan TNI AU. Yuyu menambahkan bahwa dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia dengan total 24 pelabuhan supaya dapat mendukung program ‘Tol Laut.’ Kondisi geografis dan kebijakan pemerintah tersebut secara implisit menjadikan Indonesia sebagai negara poros dirgantara dunia yang menguasai kedaulatan ruang udaranya.

Pengamat pertahanan Dr. Andi Widjajanto yang bertindak sebagai salah satu narasumber dalam acara itu mengupas lebih jauh soal kendali ruang udara nasional. Adanya National ATFM Sistem untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah udara menjadi kebutuhan utama yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Bangsa ini harus memiliki Air Traffic flow management system (ATFM) pribadi. Selama ini Indonesia masih menggunakan FIR (Flight Information Region-red) dari negara tetangga, sehingga kedaulatan bangsa ini secara tidak langsung berada di bawah kendali mereka.

Mantan Menseskab RI waktu itu mengurai Indonesia bisa menggunakan ATFM sendiri dengan skema 8 airspace cluster yakni Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, Jayapura. Selanjutnya, soal infrastruktur dan teknologinya juga harus mendukung skema tersebut. Terutama dalam penempatan radar surveillance berupa Primary Surveillance Radar (PSR) dan Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) di beberapa titik di NKRI. Penempatan PSR dan MSR ada di wilayah-wilayah perbatasan NKRI, tujuannya untuk menangkal segala ancaman yang terjadi dari luar.

Kemudian pemasangan 19 fasilitas komunikasi di blank spot juga diperlukan guna mengefektifkan penggunaan radar tersebut. Sambung Andi, hal itu diperuntukan untuk penguatan jangkauan dan upgrade teknologi terkini. Usulan konkret dari Andi menyangkut penguatan pertahanan udara adalah mengintegrasikan radar sipil dan militer secara lebih baik dan akurat. Tidak hanya itu, membangun National Command Centre di bawah kendali TNI AU sangat dibutuhkan agar proses integrasi tersebut semakin baik. Andi waktu itu menyatakan bahwa kita bisa melakukan Transfer of Technology (ToT) terlebih dahulu dengan negara lain, karena memang untuk saat ini belum mampu dalam hal pengoperasionalan ATFM.

Terkait peraturan internasional, pakar hukum Internasional asal UI, Prof Hikmahanto Juwana ketika itu menjelaskan bahwa dalam penguatan kedaulatan ruang udara nasional harus diperkuat dengan regulasi. Hikmahanto waktu itu juga menambahkan bahwa TNI AL harus melakukan pendekatan dengan hukum internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional terutama berkaitan dengan ruang udara dan angkasa. Hal itu juga dapat menjadi landasan dalam menetapkan GSO.

Peran legislatif dalam menetapkan regulasi juga sangat besar. Hal itu menjadi janji Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra ketika itu juga sebagai narasumber di acara tersebut. Menurutnya, upaya TNI AU dalam meningkatkan kendali udara nasional kita harus dijamin oleh suatu regulasi yang kuat. Pihaknya juga menjamin akan memperjuangkan dan mengawal upaya tersebut untuk tegaknya kedaulatan kita.

Pada waktu itu hal yang bisa dilakukan oleh Komisi I DPR RI selain membuat regulasi adalah memperjuangkan anggaran kepada Menteri Keuangan. Hal itu mengingat operasional untuk menjaga kedaulatan udara memerlukan anggaran yang besar. Terutama juga hal-hal yang berkaitan dengan problem kedaulatan negeri ini. Supiadin ketika itu berkomentar bahwa prinsip kita semua sama, kalau TNI kuat maka negara akan kuat. Begitu juga dengan TNI AU dalam memegang kendali udara kita.