Rivalitas China dengan Amerika Serikat

Kapal induk China. PINTEREST

Selain negara-negara berpantai dengan Laut China Selatan (LCS) yang menjadi pihak sengketa, sejumlah negara di luar kawasan konflik juga menolak klaim China terhadap yurisdiksi LCS berdasarkan Nine-dash line. Australia, India, Jepang, bersama Amerika menghendaki LCS tetap menjadi perairan internasional, Freedom of Navigation Operations (FONOPs) sesuai dengan UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Amerika Serikat yang menggunakan LCS sebagai jalur perdagangannya senilai US$ 1.2 triliun per tahun, menyambut baik keputusan Tribunal di Den Haag yang mengabulkan tuntutan Filipina serta menginginkan LCS dipertahankan sebagai perairan internasional. Pemerintah Washington juga tetap memberi dukungan Manila, sekutunya sejak Perang Dunia II, dalam klaim perairan serta pulau-pulau karang di LCS yang berada dalam wilayah ZEE Filipina.

Sejak kebijakan Reformasi dan Pintu Terbuka dikumandangkan oleh Deng Xiaoping pada awal 1980-an, China mengalami pertumbuhan ekonomi luar biasa. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, dengan pertumbuhan ekonomi berkisar tujuh hingga sembilan persen per tahun dan pendapatan per kapita sekitar US$ 7.600, China merupakan kekuatan ekonomi terbesar ke-2 setelah Amerika Serikat (AS).

Didukung oleh pertumbuhan industri dan kemajuan teknologi, China pada tahun 2017 menghabiskan anggaran sebesar US$ 228 miliar untuk mengembangkan angkatan bersenjatanya, khususnya penguatan armada laut. Dengan memiliki 317 kapal dibanding 283 kapal perang AS, yang mencakup cruiser, super-destroyer, kapal selam (60 unit), serta dua kapal induk (aircraft carrier), kekuatan Armada ‘Blue Water’ China menjadi terkuat kedua di dunia setelah AS yang memiliki 11 kapal induk bertenaga nuklir.

Doktrin ‘China Dream’ yang diucapkan oleh Xi Jinping pada November 2012 merupakan tekad China untuk menyejajarkan diri dengan negara maju pada tahun 1920-an, dan tahun 2049 (satu abad berdirinya RRC) dapat menggeser posisi AS sebagai Super Power pertama di dunia. Ambisi China untuk menjadi negara adidaya telah mendapat perhatian serius di AS.

Dalam 10 tahun terakhir, setelah Beijing sukses menyelenggarakan Pesta Olimpiade tahun 2008, sebagian besar pejabat pemerintah Washington yang menangani hubungan dan perdagangan internasional telah memberi perhatian penuh terhadap perkembangan China, terutama sektor ekonomi dan militernya.

Ketika Presiden George Bush mendeklarasikan War on Terror tahun 2001, sejumlah pejabat di Pentagon, Kemlu, dan Gedung Putih menganggap kampanye anti-teror tersebut suatu pembelokan sasaran kebijakan yang seharusnya lebih difokuskan ke China sebagai ‘Chief strategic rival’.

Sejak memegang kemudi pemerintahan AS, Presiden Donald Trump mengubah pandangan Barack Obama terhadap China dari ‘potential major power partner’ menjadi ‘long-term peer rival’. Kebijakan pemerintahannya di Asia-Pasifik yang dinamakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) menawarkan kerja sama, dan investasi bisnis kepada sejumlah negara.

Hal tersebut secara tidak langsung dimaksudkan untuk menyaingi program China, One Belt One Road (OBOR), yakni suatu program kerja sama ekonomi dan pembangunan infrastruktur hasil inspirasi dari hubungan perdagangan lintas negara Silk Road (Jalur Sutra) yang dirintis sejak Dinasti Han (202 SM – 9 M).

Strategi FOIP ternyata merupakan akumulasi ketidakpuasan para tokoh di AS dari berbagai sektor (pengusaha, politisi, keamanan nasional, aktivis HAM) terhadap kebijakan dan penampilan China di dalam maupun luar negeri. Di bidang strategi militer, FOIP berupaya mengefektifkan kerja sama keamanan empat negara, yaitu Jepang, Australia, India, dan AS. Pada tahun 2018, AS telah meningkatkan dana bantuan keamanan untuk Indo-Pasifik sebesar US$ 500 juta serta nilai penjualan peralatan militer senilai US$ 9.42 miliar.

Mengawali tahun 2019, Presiden Trump telah menandatangani The Asia Reassurance Initiative Act, yang merupakan penegasan AS untuk mempertahankan kehadirannya di Asia. Dengan mengalokasikan anggaran sebesar US$ 1.5 miliar per tahun, AS serius menunjukkan komitmennya dalam memberikan jaminan keamanan para sekutunya di wilayah Indo-Pasifik, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Strategi pentingnya di Asia adalah mempertahankan berlakunya FONOPs dan overflight di wilayah Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Di pihak lain, China merasa dilecehkan dan diperlakukan tidak adil oleh AS dalam kebijakan luar negerinya. Ketika Presiden Richard Nixon dan PM Zhou Enlai menandatangani pembukaan hubungan diplomatik AS-China pada tahun 1972, AS setuju dengan prinsip One China Policy, yang hanya mengakui pemerintah Beijing sebagai satu-satunya negara China.

Seperempat abad kemudian, saat timbul krisis China-Taiwan tahun 1996, China menuduh AS tidak konsisten dengan One China Policy ketika Kapal Induk AS USS Nimitz memasuki Selat Taiwan. Kini ketika kekuatan Angkatan Laut China sudah mampu melakukan patroli rutin di Selat Taiwan sampai LCS, Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa pemerintah Beijing akan terus berupaya melakukan reunifikasi dengan Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari RRC, kalau perlu dengan kekuatan militer.

Ada sejumlah alasan tentang sikap agresif China di LCS. Pertama, untuk menjadikan perairan LCS sebagai strategi pertahanannya menghadapi kebijakan Washington’s Encirclement terhadap China di wilayah Asia-Pasifik. Pemerintah Beijing juga kurang antusias menyelesaikan Perang Dagang dengan AS, karena beranggapan bahwa pemerintah Donald Trump tidak menghendaki China menjadi kekuatan global.

Kedua, untuk menjaga keamanan dan keselamatan LCS sebagai jalur pelayaran perdagangan. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan 80 persen volume perdagangan dunia dilakukan lewat laut, 60 persen di antaranya melalui lautan di Asia.

China sebagai kekuatan ekonomi ke-2 terbesar di dunia, 60 persen nilai perdagangannya dilakukan melalui laut, terutama LCS. Terlebih, sebagai negara pengimpor minyak terbesar dunia (oil-hungry), hampir 80 persen di antaranya melalui LCS.

Posisi Sulit bagi ASEAN

Rivalitas China-AS khususnya di wilayah Laut China Selatan dan Asia Pasifik, pada umumnya, mengingatkan kita pada era Cold War (Perang Dingin) yang membagi dunia menjadi dua polar, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh AS versus Blok Timur pimpinan Rusia (dulu Uni Soviet).

Bedanya pada konstelasi geostrategis ideologis saat itu, masih ada kelompok dunia ke-3 yang populer disebut Non-Blok. Namun tarikan demikian kuat dari salah satu kubu untuk ikut bergabung atau minimal mendukung posisi mereka.

Persaingan China-AS di LCS dimensinya agak berbeda, organisasi ASEAN meskipun menjadi pihak ke-3, namun harus ikut aktif mencari penyelesaiannya karena separuh anggotanya menjadi pihak sengketa. Mereka lebih nyaman membicarakan masalah klaim tumpang-tindih bersama-sama daripada secara bilateral seperti yang dikehendaki China.

Dalam menghadapi tarikan antara dua kekuatan besar tersebut, wartawan Max Fisher di New York Times terbitan April 2018 mengelompokkan anggota ASEAN menjadi tiga, yaitu ‘menentang China’, ‘berubah condong ke China’, dan ‘bermain dua kaki’.

Kelompok pertama adalah Vietnam, Singapore, dan Indonesia; kelompok kedua meliputi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand; kelompok terakhir adalah Brunei, Malaysia, dan Filipina.

Pengelompokan tersebut tentu saja tidak sepenuhnya tepat dan bisa berubah setiap saat. PM Singapore yakni Lee Hsien Loong, setelah menutup ASEAN Summit November 2018, mengatakan bahwa rivalitas antara China dan AS menempatkan posisi sulit bagi anggota ASEAN untuk mengambil pilihan. Mengingat semua anggota ASEAN menjalin hubungan baik dengan kedua negara, maka sebaiknya tidak usah menentukan sikap.

Gaya kepemimpinan dan perhatian Presiden AS ikut memengaruhi tanggapan para pemimpin negara-negara ASEAN. Peralihan kepemimpinan AS dari Barack Obama yang memahami dan punya ikatan emosional dengan Asia (Indonesia) ke Donald Trump, seorang businessman yang melihat semua persoalan berdasarkan untung rugi sesaat.

Presiden Obama melalui kebijakan Asia Rebalance berkunjung ke sejumlah negara Asia, termasuk menikmati ‘nasi goreng’ di Indonesia, berusaha menyeimbangkan perhatian AS di semua belahan penting dunia.

Sementara Presiden Trump hanya sekali berkunjung ke Singapore untuk bertemu dengan Presiden Korea Utara, Kim Jong Un. Sehingga timbul persepsi di kalangan politisi ASEAN, bahwa kepedulian AS di Asia Tenggara hanya merupakan pelengkap dari kebijakannya di kawasan Asia Timur (Jepang, Korea, dan China).

Sementara itu, China sudah menutup pintu bagi AS untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa LCS, dengan menegaskan bahwa persoalan di LCS harus diselesaikan melalui perundingan oleh pihak-pihak terkait.

Pada tahun 2015 Presiden Obama dan Xi Jinping menandatangani Agreement on Rules for Military Air-to-Air Encounters, melengkapi perjanjian setahun sebelumnya tentang The Code of Unplanned Encounters on the Sea.

Pemerintah Beijing juga menyerukan kepada Washington untuk bekerja sama dengan China berdasarkan Non-Conflict and Non-Confrontation, Mutual Respect, and Win-Win Cooperation. Hal ini merupakan duplikasi dari ‘mantra’ prinsip bertetangga baik yang disampaikan oleh PM Zhou Enlai pada kunjungan PM India Jawaharlal Nehru ke Beijing tahun 1954 mengenai Five Principle of Peaceful Coexistence, and Non-interference in Each Other’s Internal Affairs.

China dan ASEAN sudah sepakat melakukan finalisasi draft tunggal Code of Conduct (CoC) yang akan menjadi pedoman bagi para pihak dalam menyikapi sengketa LCS. Semangat ASEAN Way yang mengutamakan pada penghormatan akan kedaulatan, non-intervention, penyelesaian konflik secara damai, serta penetapan keputusan berdasarkan konsultasi dan konsensus diharapkan dapat meredam gejolak meskipun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mencapainya.

Pepatah klasik Be a Roman when you are in Rome, perlu kita terapkan dalam menghadapi China, sehingga tidak ada salahnya kita juga mempelajari sistem interaksi ‘Guanxi’ (arti harfiahnya koneksi/relasi/hubungan), yakni suatu budaya China dari ajaran Konfusius yang mengatur hubungan personal maupun bisnis atas dasar saling percaya berlandaskan kredibilitas, integritas, resiprositas, serta persahabatan.

Sikap Indonesia

Dalam menyikapi masalah LCS, posisi Indonesia cukup jelas. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Kemlu RI tahun 2019, Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa terkait dengan stabilitas dan keamanan di LCS, Indonesia terus memastikan bahwa CoC yang digarap oleh China-ASEAN segera dapat diselesaikan.

Laut China Selatan harus menjadi laut yang stabil dan damai dengan menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS tahun 1982. Posisi pemerintah Indonesia selalu konsisten menolak klaim China terhadap LCS berdasarkan Nine-dash line karena tidak sesuai dengan aturan internasional.

TNI-AL beserta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bertindak tegas menegakkan hukum serta mengamankan kedaulatan NKRI termasuk wilayah perairan ZEE. Posisi ini juga tegas menolak pernyataan pemerintah China bahwa perairan Natuna termasuk dalam wilayah penangkapan ikan tradisional (traditional fishing ground) mereka.

Indonesia awalnya tidak termasuk pihak yang terlibat pada sengketa LCS karena tidak mengeklaim kepemilikan gugusan terumbu karang yang berada di dalamnya. Dengan menjadi inisiator penyelenggara lokakarya Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea yang digelar sejak 1990, Indonesia bermaksud menjadi semacam ‘juru damai’ untuk menjadikan LCS dari wilayah berpotensi konflik menjadi kerja sama yang saling menguntungkan.

Indonesia kemudian menjadi pihak sengketa setelah China pada tahun 2011 menegaskan klaimnya terhadap seluruh perairan LCS yang berada dalam Nine-dash line, karena sebagian garisnya masuk ke dalam wilayah ZEE perairan Pulau Natuna.

Sejak 2014 kapal-kapal nelayan China mulai terang-terangan beroperasi menangkap ikan di perairan Natuna yang diklaim sebagai zona maritim China. Selain menyambut baik keputusan Arbitrase Internasional 2016 yang menggugurkan Nine-dash line China, Indonesia memutuskan untuk menamai wilayah perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara.

Indonesia harus tetap waspada terhadap perubahan manuver China dari taktik Nine-dash line menjadi pemilikan Four-Sha (Empat Gundukan Pasir/Kepulauan), yaitu Dongsha (Kepulauan Pratas), Xisha (Kepulauan Paracel), Nansha (Kepulauan Spratly), dan Zhongsha (Kepulauan Macclesfield).

Taktik Four-Sha pada hakikatnya tidak berbeda dengan Nine-dash line, karena China juga menyertakan kepemilikan wilayah perairan sepanjang ZEE 200 mil ditarik dari garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari ‘Empat Sha’ tersebut.

Andaipun China secara de facto berhasil menguasai empat gugusan karang tersebut, sesuai UNCLOS fitur gundukan pasir atau karang hanya terbatas dapat memiliki wilayah perairan sekitarnya sejauh 12 mil.

Apalagi sebagai negara daratan, China juga tidak berhak mengeklaim fitur-fitur kepulauan di lepas pantainya. Sebenarnya China tahu dasar hukumnya lemah dalam klaimnya terhadap LCS, tetapi tampaknya akan terus mencari celah hukum sambil mengumpulkan dukungan melalui soft maupun hard power diplomacy-nya.