Dinamika Laut China Selatan di Masa Depan

Menteri Pertahanan Prabowo Subiakto Saat Menghadiri Rapat Perdana Dengan Komisi I DPR RI. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Alasan China mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan (LCS), juga termasuk sebagian wilayah perairan Indonesia, setidaknya ada tiga. Pertama, LCS adalah nadi pelayaran dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua, di tengah potensi krisis energi dunia, di bawah LCS terkandung sumber daya minyak bumi dan gas alam dengan jumlah yang relatif besar. Ketiga, sebagai negara yang kuat secara ekonomi, teknologi dan militer; China berperilaku selayaknya hegemon regional lainnya yang cenderung memaksakan kepentingannya kepada negara lain yang lebih lemah.

Amerika dan koalisinya sudah merespon klaim sepihak China terhadap LCS dengan konsep Free Open Indo-Pacific (FOIP). Konsep ini menekankan aspek kebebasan bernavigasi di high sea atau perairan bebas di LCS. Tentu saja China menentang konsep ini karena menurutnya LCS adalah perairan teritorial miliknya.

Sementara itu, ASEAN menawarkan konsep tandingan FOIP yang bernama ASEAN Outlook for Indo-Pacipic (AOIP). Konsep AOIP menjembatani kepentingan Indo-Pasific dengan melihat LCS sebagai platform kerja sama negara-negara di Indo-Pasific agar tercipta perdamaian dan kesejahteraan di LCS. Ini selaras dengan prinsip ASEAN yang berorientasi untuk menghindari konflik dan mengedepankan penyelesaian dengan diplomasi.

Sampai saat ini, konflik saling klaim wilayah di LCS belum akan melibatkan militer dan menjadi the future of international conflict yang membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menyelesaikannya. Tapi, di masa mendatang, perselisihan ini berpotensi menjadi penyebab perang dunia yang tak terhindarkan. Disebut perang dunia karena bukan hanya negara-negara yang berbatasan langsung dengan LCS saja yang terlibat, tapi juga negara-negara besar lain yang memiliki kepentingan.

Posisi Indonesia dalam Sengketa LCS

Perselisihan Indonesia dan China pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bermula saat China mengklaim Kepulauan Natuna sebagai wilayah teritorialnya dalam nine dash line buatannya. Nine dash line dibuat pada tahun 1947, membujur dari utara, melewati laut Filipina, ke selatan hingga Kepulauan Natuna.

Tentu saja klaim ini tidak diamini oleh Indonesia. Berdasarkan The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 dan putusan South China Tribunal pada tahun 2016, Indonesia adalah pemilik wilayah perairan Natuna. Sehingga, klaim yang dinyatakan China, telah melanggar dua ketetapan yang diakui secara internasional.

Konflik yang melibatkan banyak negara ini bermula setelah Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) penerbitan laporan yang menyatakan di bawah Landas Kontinen antara Taiwan dan Jepang terkandung sumber minyak bumi yang melimpah. Kemudian China mengklaim bahwa Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah teritorialnya.

Perselisihan China dengan negara Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei sebenarnya lebih gaduh dibanding perselisihan China dengan Indonesia. China selalu mayakinkan Indonesia bahwa tidak akan terjadi masalah di perairan LCS. Padahal, dalam peta nine dash line yang dibuat tahun 1947, mencaplok Perairan Natuna yang merupakan wilayah Indonesia. Upaya diplomasi Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Hassan Wirajuda untuk menanyakan hal ini langsung kepada Menlu China juga diabaikan.

Selain peta nine dash line buatan China yang menjorok ke perairan Natuna, ada dugaan penggunaan teknologi baru penambangan dasar laut yang menjangkau hak kedaulatan Indonesia. Perusahaan minyak asal China, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), sejak tahun 1992, telah aktif melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di dekat Natuna. Tentu ini menjadi sumber keresahan bagi Indonesia.

Indonesia berpegang pada archipelagic state atau prinsip negara kepulauan yang dinyatakan dalam Deklarasi Djuanda. Selain itu, Indonesia juga perpedoman pada UNCLOS 1982 tentang hukum laut Pasal 47 ayat 2 yang menyebutkan, panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga tiga persen dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.

Sampai saat ini, Indonesia tetap berprinsip kedaulatan atas ZEE perairan Natuna, Landas Kontinen, melakukan diplomasi, serta terus meningkatkan kemampuan militer. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, juga terus mengutamakan pendekatan diplomasi bilateral yang bertujuan menyatukan persepsi demi stabilitas di wilayah tersebut.

Jika menyangkut isu LCS, apapun yang bagaimanapun China tidak dapat dipercaya. Terbukti, China hanya sepakat memformulasikan code of conduct LCS dengan Asean jika itu menguntungkan bagi mereka. Fakta bahwa anggaran militer China meningkat setiap tahun, patroli militer semakin intens, dan prioritas peningkatan kapasitas militer di LCS menambah daftar bukti bahwa China juga memprediksi kemungkinan terjadinya konflik militer di masa depan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa pertahanan Indonesia masih lemah dirasa cukup rasional. Jika dibandingkan dengan China, ekonomi Indonesia sebagai penyokong bidang militer jauh tertinggal. Dalam rapatnya dengan komisi I DPR RI, Prabowo mengungkapkan peribahasa Latin Si Vis Pacem Para Bellum yang artinya ‘jika ingin damai, bersiaplah perang’.

Maka dari itu, selain diplomasi yang terus dijalankan, kemampuan militer Indonesia juga perlu ditingkatkan. Peningkatan ini setidaknya sampai pada titik seimbang dengan China. Pembaruan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia atau Alutsista adalah langkah yang harus segera diambil. Tindakan China melanggar batas teritorial Indonesia ketika tidak ada negara lain yang berani melakukannya adalah indikator bahwa China ancaman bagi kedaulatan perairan Indonesia.

Sengketa LCS tidak saja melibatkan negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, hal yang perlu menjadi prioritas perhatian ASEAN dalam bidang politik-keamanan terutama pascaperang dingin adalah dapat dilihat dari sudut pandang geopolitik, kawasan LCS merupakan kawasan dengan potensi konflik yang tinggi. Banyak negara berlomba dan mengklaim wilayah tersebut. Konflik di kawasan ini menciptakan dilema keamanan yang pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan kawasan ASEAN.