Jalan ‘Berkerikil’ Soliditas TNI-Polri

TNI-POLRI. SETKAB

Sejak Republik Indonesia (RI) berdiri, soliditas antara TNI dengan Polri menjadi suatu keniscayaan demi terwujudnya cita-cita nasional. Namun seiring berlalunya waktu, soliditas TNI-Polri kerap dihadapkan dengan berbagai aral rintangan. Terlebih ketika pasca Reformasi 1998, kedua institusi yang tadinya satu wadah dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di bawah Menhankam/Pangab, kini pisah ranjang. TNI secara struktur berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan), sementara Polri langsung di bawah Presiden. Alhasil munculah anggapan bahwa Polri ketika itu menjadi anak emas.

Rentetan peristiwa konflik antara dua institusi tersebut pun kerap terjadi. Terhitung sejak 2002 hingga 2018, terdapat 13 kali bentrok antar-keduanya. Lokasi kejadiannya yakni di beberapa daerah, yaitu Mempawah, Padang, Binjai, Ambon, Makassar, Madiun, Sleman, Ciracas (Jakarta Timur), dan tentu yang masih hangat dalam ingatan yakni peristiwa yang baru saja terjadi pada rangkaian demonstrasi mahasiswa di sekitar gedung DPR/MPR.

Fenomena tersebut bagaikan suatu gunung es dan masih menjadi bom waktu yang bisa meledak seketika. Terkadang pemicunya hanya sepele, namun bisa menjadi besar dampaknya. Dari rentetan kejadian yang pernah terjadi, oknum kedua institusi tidak menggunakan tangan kosong saat saling bentrok. Keduanya menggunakan senjata utama mereka yang notabene berasal dari anggaran negara untuk keamanan bangsa dan negara.

Kejadian tersebut tentu sangat ironis bagi negara. Dua institusi yang seharusnya menjadi benteng pertahanan negara malah baku hantam satu sama lain. Seperti api dalam sekam, tindakan itu seharusnya menjadi ancaman serius bagi keselamatan bangsa. Terlihat dalam beberapa video yang sempat viral, cekcok terjadi antar anggota Polri dengan TNI. Nuansa perang dingin ditambah dengan bumbu-bumbu politis pun makin semerbak di tengah kondisi tersebut. Beruntungnya, pimpinan kedua institusi itu langsung bertindak cepat mengonsolidir anak buahnya agar tidak terpancing emosi.

Utamanya pada peristiwa penyerangan Wisma Lumba-Lumba milik TNI AL di Jl Gatot Subroto, Jakarta, Tahun 2019 lalu. Kronologi kejadiannya waktu itu berawal dari anggota Brimob yang mengejar para pendemo hingga ada beberapa yang bersembunyi di halaman wisma. Sontak, anggota Korps Marinir TNI AL yang menjaga wisma tersebut pun mencoba melerai. Akibatnya terjadi ketegangan antar oknum dari kedua institusi.

Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika itu atau tidak lama kemudian lalu menyatakan bahwa TNI tidak memiliki masalah dengan Polri, apalagi dalam mengamankan kawasan kritis, salah satunya Mess Lumba-Lumba. Sesuai dengan UU bahwa pengunjuk rasa tidak boleh masuk ke instansi militer termasuk di wilayah Wisma Lumba-lumba tersebut. Kebetulan mes lumba-lumba tersebut juga dijaga oleh satu pleton marinir yang bertugas untuk menjaga keamanan,.

Menindak lanjuti peristiwa itu, ratusan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han) dan ratusan personel Korps Brimob yang dipimpin langsung Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko menggelar silaturahmi di Gedung Graha Jala Puspita Jl. Gatot Subroto Kav. 101 Jakarta Pusat, tahun 2019 lalu.

Komandan Korps Marinir di hadapan para prajurit Marinir dan personel Brimob ketika itu menekankan bahwa TNI-Polri harus saling bahu membahu, saling berkoordinasi, saling bekerjasama dan merapatkan barisan.

Sebelumnya, pada Senin 2019 lalu digelar Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan 2019 di Seskoal, Jakarta. Tujuan dari acara tersebut ialah memupuk soliditas TNI-Polri melalui lembaga pendidikan di kedua institusi. Cara tersebut diyakini cukup ampuh agar chemistry personel di kedua institusi itu benar-benar menyatu.

Tidak hanya itu, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati berpendapat soliditas TNI-Polri juga perlu ditopang oleh regulasi yang kuat. Ia menilai friksi antara TNI dengan Polri harus diatasi dengan berbagai instrument, di antaranya pembinaan SDM, penguatan alutsista hingga penyempurnaan dari regulasi yang ada.

Nuning menyatakan bahwa kita setuju sekali jika soliditas dan sinergitas TNI-Polri ditingkatkan interoperabilitas antara keduanya. Hal itu merupakan suatu keniscayaan sehingga baik itu SDM maupun alutsistanya harus mendukung, juga undang-undangnya, karena tanpa Undang-undang yang kuat untuk menghasilkan soliditas dan sinergitas ini maka itu suatu hal yang tidak mungkin. Makannya itu semua harus mendapat dukungan juga dari publik.

Menurut Nuning, jika publik menghendaki adanya penyempurnaan dari UU TNI dan Polri yang ada sekarang maka hal itu harus dilakukan oleh para pembuat regulasi (legislatif dan eksekutif). Selama hal itu, melampaui prosedur demokrasi dan politik yang baik, ia menyebut tidak ada salahnya menjadi pembahasan di Komisi I DPR RI periode 2019-2024 mendatang.

Kancah Perang Proksi

Ada anggapan yang menilai konflik TNI dengan Polri ini terus terjadi karena merupakan bagian dari perang proksi (proxy war). Entah pihak mana yang melakukan ini, yang pasti dengan TNI dan Polri yang terus bertikai bisa semakin melemahkan NKRI. Tak butuh biaya yang besar untuk menghancurkan sebuah negara lewat perang proksi. Hanya dengan bermodal media sosial, perang proksi marak terjadi dan menyirep banyak orang. Hal inilah yang terjadi ketika video adu mulut antara oknum Brimob dan Marinir saat mengamankan demonstrasi menjadi viral di media sosial.

Banyak masyarakat yang saat itu langsung menghakimi dan memusuhi salah satu institusi. Inilah yang disebut oleh analis pertahanan Connie Rahakundini Bakrie sebagai ancaman senjata media sosial. Ia menyebut bukan dengan senjata pemusnah massal yang berbahaya melainkan senjata gadget, di mana penggunanya adalah 4 miliar penduduk bumi.

Connie menyatakan ketika ditemui di warung Solo tahun 2019 lalu, bahwa hal itu membuktikan kepada kita bahwa perang modern itu bukan kepada sistem arsenal yang berat-berat, tapi salah salah satunya dengan apa yang dekat dalam keseharian kita yaitu gadget. Sekitar empat miliar manusia telah memiliki alat tersebut dan mengakses berita dalam sumbernya dari media sosial yang kemudian menjadi berita media resmi.

Termasuk dalam kisruh TNI-Polri yang terjadi saat mengamankan demonstrasi. Connie meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya wartawan untuk tidak memperkeruh suasana dari peristiwa tersebut. Sejauh ini, menurutnya TNI-Polri sudah solid dan telah bekerja maksimal sesuai tugasnya masing-masing. Apalagi dalam media sosial muncul ‘meme’ provokatif yang menyudutkan soliditas TNI-Polri. Connie menyebut ketika Panglima TNI sering bersama-sama Kapolri dan terlihat begitu mesra, postingan-postingan negatif bernada sinis.

Menurut Connie bahwa saya kira TNI-Polri negeri ini sudah cukup solid, yang tidak solid itu kitanya gitu. Kemarin saya dapat kiriman (di Whatsapp) saat Panglima TNI sedang pegang-pegangan dengan Kapolri, terus dibilang ‘wah Panglima TNI jadi asistennya Kapolri, kan ngaco itu! Coba lihat yang gitu-gitu itu di-counter, jadinya kita enggak cerdas kalau gitu. Kita harus lihat kerja keras TNI Polri.

Kemesraan TNI-Polri

Terkait dengan tuduhan publik terhadap soliditas TNI-Polri, pimpinan di kedua institusi itu malah terlihat mesra dan sering bergandengan tangan. Puncaknya ketika Peringatan HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada 5 Oktober 2019 lalu. Sebelum acara peringatan HUT TNI dimulai, pada pukul 06.30 WIB di kediaman TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan beberapa Perwira tinggi polisi lainnya memberikan ‘surprise’ berupa kue, tumpeng kecil, dan marching band mini agar acara semakin meriah.

Aksi yang dilakukan itu menjalar ke seluruh jajarannya hingga di tingkat Polsek. Beberapa daerah di Indonesia banyak terjadi hal serupa kala Polri memberikan surprise kepada TNI. Kehangatan pun pecah di antara kedua institusi tersebut dan membuktikan kepada dunia bahwa mereka solid sebagai ‘Benteng NKRI’.