Kebijakan Kapal Bekas Impor, Antara Madu dan Racun

Kapal TNI AL Indonesia. BENARNEWS

Di akhir periode pertama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ketika itu, diibaratkan seperti ombak yang menyapu daratan, Pak Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita ketika masih menjabat waktu itu mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 76/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Bekas). Akibatnya, kapal berusia di atas 30 tahun pun akan meramaikan perairan Indonesia atas legitimasi Permendag.

Tanpa ada sebab yang pasti, ketika itu Permendag dianggap telah menghianati industri perkapalan nasional yang sedang merangkak naik seiring berjalannya visi Poros Maritim Dunia. Kebijakan Menteri Enggar itu menuai kritik di kalangan pelaku usaha kemaritiman nasional, utamanya pengusaha perkapalan dalam negeri.

Tiga asosiasi pelaku usaha maritim yakni Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), dan Indonesian National Shipowners Association (INSA) pada 4 November 2019 lalu, di Kantor INSA menggelar konferensi pers untuk menolak Permendag tersebut.

Ketua Iperindo Eddy K Logam berpendapat, Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju, ketika itu Agus Suparmanto, ia harus melakukan evaluasi terhadap Permendag Nomor 76/2019 dan mengembalikan Permendag Nomor 118/2018 yang membatasi impor kapal bekas pada tipe kapal tertentu, yaitu hanya kapal-kapal yang tidak bisa diproduksi galangan dalam negeri.

Menurutnya, Permendag sangat ironi dengan komitmen Presiden Jokowi dalam membangun industri maritim nasional sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Adanya Permendag sama saja mematikan bisnis galangan kapal dalam negeri.

Di tengah upaya Kemenko Maritim dan Perindustrian mencoba meningkatkan lokal konten, namun faktanya Kemendag malah membuka lebar-lebar impor kapal bekas. Kondisi bisnis industri galangan yang sudah dalam posisi terjepit dan keadaannya semakin parah.

Senada dengan Ketua Umumnya, Sekjen Iperindo Askan Naim ketika itu juga menyatakan hal yang sama. Ia menyatakan pemerintah tengah galau dalam melakukan pembangunan industri maritim dalam negeri.

Askan juga menyebut Permendag seperti menjadikan Indonesia tempat pembuangan kapal besi tua yang kemudian boleh berjalan di lautan. Lanjutnya, kapal yang usianya sudah di atas 30 tahun dalam ketentuan teknis sudah masuk masa spesial survei artinya seluruh elemen kapal perlu diperiksa ulang karena sudah melewati masa kemampuan teknis.

Askan juga menegaskan bahwa selain itu, perlu dicermati juga beberapa kecelakaan kapal yang kerap terjadi. Akan lebih baik jika melakukan investigasi dari KNKT untuk mengetahui usia kapal tersebut. Tidak etis jika hanya mengedepankan kepentingan bisnis dan mengabaikan keselamatan.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk terus melakukan tinjauan ulang regulasi tersebut. Jangan sampai para pelaku usaha galangan kapal dalam negeri mati pelan-pelan di tengah besarnya potensi bisnis maritim nasional.

Askan menambahkan terkait bagaimana bisa di akhir masa jabatan tahu-tahu ada Permen mengenai impor kapal dan kemudian Presiden di masa pelantikannya pada tahun 2014 menyampaikan konsennya terhadap pembangunan Poros Maritim Dunia dengan membangun industri maritim yang unggul.

Hal itu dapat menjadi teguran keras bagi pemerintah dari pelaku usaha galangan kapal. Kita ini negara yang memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar jangan sampai pemerintah hanya melihat dari satu sisi selaku pemangku kebijakan,” pungkas Askan.

Alhasil kebijakan itu menjadi bola panas bagi Mendag pengganti Enggar, yakni Agus Suparmanto. Seakan tak mau disalahkan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardana saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11) langsung melempar bola panas itu ke Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Menurutnya peraturan ini memang akan dievaluasi bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengenai baik dan buruknya.

Indrasari juga menambahkan bahwa hal itu dapat dibahas di Menko Maritim. Mau dibahas ulang, khusus yang mengenai kapal (batasan usia impor Kapal). Kita juga dapat menunggu hasil evaluasinya di kantor Menko Maritim.

Sementara itu, Sesmenko Kemaritiman dan Investasi Agung Kuswandono saat dikonfirmasi belum sama sekali menjadwalkan pembahasan Permendag tersebut. Dia hanya memberikan keterangan baru membahas soal perizinan kapal-kapal ikan buatan luar negeri yang akan bisa dioperasikan di laut Indonesia.

Memang Permendag 76/2019 ketika itu seakan meredup di tengah hiruk pikuk isu kemaritiman lainnya. Sejumlah pihak yang merasa keberatan atas keluarnya Permendag tersebut telah menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah. Mereka seakan pasrah menerima nasib terkait keputusan pemerintah.

Madu Permendag

Ketika ada pihak yang menganggap Permendag itu sebagai kendala alias racun dalam membangun industri maritim nasional, tentu ada yang menganggap sebaliknya sebagai potensi. Optimisme itu justru muncul dari Dewan Pembina Iperindo Bambang Haryo Soekartono yang menganggap banyak manfaat dari adanya Permendag tersebut.

Menurut Bambang Haryo kapal tidak mengenal istilah tua atau batasan umur teknis, melainkan umur ekonomis. Sebab kapal harus selalu diperbarui dan dilakukan docking rutin agar sesuai dengan standar keselamatan atau Safety of Life at Sea (SOLAS) dan klas.

Sesuai dengan standarisasi BKI ataupun kelas internasional, setiap komponen (pelat dan permesinan) yang susut 17 persen wajib diganti, sehingga kapal secara teknis selalu dalam kondisi baru.

Sebagai gambaran, di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Utara masih banyak mengoperasikan kapal-kapal di atas 30 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Bambang menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Lloyd’s Register, jumlah kapal berusia 30 tahun ke atas mencapai 70 persen dari jumlah kapal yang beroperasi di dunia saat ini.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Maritim DPP Gerindra itu menilai Indonesia masih membutuhkan kapal bekas usia maksimal 30 tahun mengingat daya beli masyarakat terhadap tarif angkutan laut saat ini sangat rendah dan ekonomi butuh layanan logistik murah. Daya beli rendah itu tercermin dari tarif pelayaran dan penyeberangan yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebagai contoh, tarif angkutan penyeberangan (kapal feri) per mile di Indonesia sebesar Rp 700, berbeda dari tarif Filipina Rp 2,900 ataupun Thailand Rp 3.500. Bahkan, tarif angkutan laut seperti Pelni hanya Rp 350 per mile. Apabila rakyat sudah mampu membayar dengan tarif layak, perusahaan pelayaran atau penyeberangan pasti akan membeli kapal baru dan membangunnya di dalam negeri. Seperti di angkutan udara, maskapai penerbangan sekarang lebih suka membeli pesawat baru karena tarifnya memadai.

Bambang Haryo pernah menuturkan bahwa selama ini, tidak satu pun perusahaan pelayaran nasional yang tertarik membangun kapal di galangan dalam negeri. Padahal, pemerintah melalui Permendag 118/2018 telah membatasi impor kapal hingga usia 15-20 tahun.

Selain itu Permendag 118/2018 juga sepertinya belum efektif. Pelayaran kesulitan mendapatkan kapal bekas di bawah 20 tahun, sehingga mereka bangun kapal baru di China karena harganya sama saja dengan bekas. Akibatnya galangan lokal tidak mendapat benefit apa-apa, baik bangunan baru maupun reparasi.

Hal senada juga disampaikan oleh CEO PT Aditya Aryaprawira Adharta Ongkosaputra. Dia menganggap bahwa kebutuhan akan kapal dalam negeri tidak pernah dicukupi oleh armada yang ada sekarang ini. Terutama dalam menunjang pembangunan Indonesia bagian timur.

Adharta ketika itu menanggapi bahwa dalam pembicaraannya dengan beberapa kepala daerah di Indonesia yang tertinggal pembangunannya tidak akan bisa dicapai jika tidak ada kapal. Di sisi lain kapal-kapal yang ada lebih banyak memikirkan sisi komersial dan keuntungan daripada memikirkan pembangunan negara. Merupakan kesempatan dan moment yang baik untuk mengeluarkan keputusan Menteri Perdagangan No.76/2019, hal itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh kepala daerah, para gubernur dan bupati untuk membeli kapal bekas usia sampai dengan 30 tahun yang tujuannya untuk kepentingan subsidi maupun komersial.

Menurut Ketua Dewan Pembina Maritim Indonesia (Premarin) saat itu, pembelian kapal dari luar negeri bisa saja melibatkan Bank Pembangunan Daerah atau pembiayaan APBD serta melalui kolaborasi pengusaha setempat. Harga kapal usia 30 tahun sangat murah asal diperhatikan standar Klas IACS atau BKI dan ketentuan SOLAS.

Dalam hal ini dianjurkan juga bahwa setiap daerah wajib memiliki galangan kapal sendiri dan jangan diharapkan dari Dok kapal yang ada karena sangat sulit perhitungan biayanya. bisa juga memiliki harga yang tidak jauh berbeda dengan kapal baru.

Dengan prinsip ‘If you fail to plan,you plan to fail,’ Adharta menyampaikan kepada pemerintah bahwa ada baiknya jika menunjuk Badan Independen dalam pemberian otoritas perizinan dan tidak ditangani oleh pemerintah sendiri terutama di bawah Kementerian Perhubungan.

Penunjukan badan otoritas pembelian kapal-kapal bekas dari luar negeri tersebut bisa ditunjuk oleh Sucofindo ketika itu, sebagai perwakilan otoritas perhubungan yang sudah terlalu banyak dan kompleks terhadap regulasi. Pembangunan daerah akan menjadi prioritas demikian juga peran BUMD untuk mengambil kesempatan tersebut.

 

Oleh karena itu akan lebih baik jika membangun daerah, bangsa, dan negara melalui kapal karena semua unsur tidak semua dapat membela keberadaan kapal, maka jalan pintas membeli kapal bekas adalah terbaik. Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan No.76/2019 dan tidak menghalang-halangi para kepala daerah, gubernur, dan bupati yang rindu memiliki kapal untuk membangun daerah merupakan langkah tepat yang bisa dilakukan.