Pembangunan Indonesia, Implementasi Program Tol Laut

Program Tol Laut Diluncurkan. DEPHUB

Sekitar 4,5 tahun lebih, visi Poros Maritim Dunia tidak lepas dari implementasi program Tol Laut, tujuannya untuk menyambung 17.000 lebih pulau di Indonesia dalam kesatuan ekonomi. Program tersebut juga dijiwai semangat Nawacita (masa Jokowi-Jusuf Kalla) yang terus bertransformasi menjadi kegiatan-kegiatan teknis dan lebih konkret.

Terjadinya disparitas harga yang cukup tinggi antara pulau Jawa dengan luar Jawa (Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, NTT, dan lainnya) melatarbelakangi munculnya kecemburuan sosial antara masyarakat. Dengan alasan tersebut akhirnya digagaslah program Tol Laut, sebagaimana sesuai dengan Poin ketiga ‘Nawacita’ yang menyatakan berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (NKRI). Visi tersebut semakin lengkap dengan hadirnya program ‘Kontainer Masuk Desa’ yang dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut dan Maritime Research Institute Nusantara (Marin Nusantara).

KM Logistik Nusantara II yang mengangkut 3 ton beras dari Surabaya dengan tujuan desa-desa di Kecamatan Essang, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara menandai dimulainya program tersebut sebagai implementasi dan kelanjutan dari Nawacita.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menyatakan pengangkutan beras milik Bulog itu untuk didistribusikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Talaud. Wisnu menerangkan bahwa KM Logistik Nusantara II telah diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara. Selanjutnya dari Pelabuhan Bitung, Mini Kontainer akan diteruskan menggunakan kapal KM. Kendhaga Nusantara I sebagai kapal feeder menuju Pelabuhan Melonguane.

Selama ini, Kepulauan Talaud merupakan salah satu dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina. Sehingga untuk mendapatkan kebutuhan pokok, terkadang masyarakat Talaud biasa memperolehnya dari negara tetangga. Padahal daerah tersebut merupakan anak kandung NKRI yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Dengan adanya Kontainer Masuk Desa, diharapkan distribusi kebutuhan pokok ke Talaud semakin lancar yang akhirnya kongruen dengan naiknya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di sana.

Capt. Wisnu menambahkan bahwa mini kontainer yang diangkut itu untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses alat bongkar muat di pelabuhan dan akses jalan raya. Setelah tiba di Pelabuhan Melonguane, mini Kontainer dikeluarkan dari kontainer 20 feet dan dinaikkan ke kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 95 menuju Pelabuhan Essang dan selanjutnya diteruskan ke gudang desa.

Dalam penjelasan lainnya, bahwa dengan adanya program kontainer masuk desa tentunya akan mendukung program tol laut dengan skema end to end. Dengan program ini diharapkan kehadiran negara akan semakin dirasakan oleh masyarakat utamanya di daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terpencil dan Pedalaman) serta dapat menurunkan disparitas harga antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian timur.

Selain diharapkan mampu menurunkan disparitas harga, program kontainer masuk desa diharapkan dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal. Maka antisipasi munculnya masalah jika daerah Indonesia yang menjadi anak tiri dari kue kemakmuran negara akibat terputusnya konektivitas ekonomi.

Program Kontainer Masuk Desa akan mempermudah akses pemasaran hasil komoditas desa ke berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri yang selama ini menjadi kendala banyak desa di Indonesia sehingga ekonomi desa pun akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik.

Ia pun mengajak semua pihak untuk memberi dukungan terhadap penyelenggaraan angkutan logistik melalui Tol Laut. Pihaknya juga meminta agar masyarakat optimis dengan adanya Tol Laut yang setiap tahunnya terus menunjukkan tren peningkatan dan melakukan perbaikan yang diperlukan guna menurunkan disparitas harga antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia.

Keoptimisan dan dukungan dari semua pihak akan menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk menyukseskan program tol laut ini sebagai bagian dari konektivitas laut seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari tren pencapaian tol laut yang terus meningkat dari tahun ke tahun seperti jumlah trayek dan statistik penurunan harga di wilayah timur Indonesia.

Ia juga menegaskan dalam proses implementasi program ini masih banyak kendala yang dihadapi. Kendati demikian ia memastikan bahwa negara hadir dengan program Tol Laut yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia di pelosok-pelosok dan pulau-pulau di berbagai wilayak Indonesia.

Dalam program yang masih prematur, terlihat kekompakan antar stakeholder dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah 3T semakin terlihat. Sinergi antara BUMN yaitu PT Pelni sebagai operator kapal, PT Pelindo Marine Service sebagai Penyedia Mini Kontainer, Perum Bulog sebagai pemasok produk dan BUMDes sebagai distributor produk kian terintegrasi.

Kemenhub sendiri telah menyiapkan kapal perintis milik negara dengan ukuran 200-2.000 GT dengan kapasitas angkut 30.000 penumpang, untuk mendukung kapal tol laut membawa logistik ke daerah-daerah hinterland atau daerah-daerah yang berada di sekitar pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut, yang tidak bisa dijangkau dengan kapal tol laut.

Dengan adanya program di tempat terpisah tersebut, Direktur Usaha Angkutan Kargo dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Budiarto mengatakan bahwa Tol Laut semakin terimplementasikan dengan baik dalam kerangka Nawacita. Perjalanan Tol Laut itu sudah on the track dalam konsep Archipelago State dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat.

Respons masyarakat sangat positif, mereka sangat merasakan bahwa manfaatnya begitu besar harga yang diterima di wilayah tujuan itu adalah harga dari kota-kota besar dan sekarang bisa langsung.

Ia berharap program tol bisa berjalan tanpa perlu mengurangi anggaran yang disediakan pemerintah. Program tol laut hadir sebagai pemicu pertumbuhan industri jasa di bidang distribusi logistik. Kendati banyak menuai pro-kontra terhadap program itu, dan sikap otimis penting menyertai di masa tersebut.

Sebelumnya berbagai pertanyaan pun bermunculan dari berbagai kalangan, utamanya para pengamat dan akademisi yang berkecimpung di sektor kemaritiman. Kritikan yang terlontar biasanya terkait dengan efektivitas program ini. Namun kritikan demi kritikan itu pun terjawab dengan sendirinya lewat hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Menjawab Tantangan

Direktur Marin Nusantara, Makbul Muhammad mengungkapkan bahwa pengangkutan logistik ke Talaud itu merupakan pilot project dari program besar Tol Laut. Pengangkutan itupun juga di daerah-daerah terluar seperti Natuna dan beberapa daerah lainnya. Ia optimis bahwa program itu akan menutup kisah sukses Nawacita ketika itu (periode Jokowi-Jusuf).

Makbul menyatakan bahwa sebagaimana tujuannya, Kontainer Masuk Desa yakni untuk memperkuat konektivitas ekonomi desa dan nasional melalui program Tol Laut. Hal itu dalam rangka mewujudkan Nawacita di mana negara hadir di beranda terdepan kepulauan Indonesia.

Dengan proses itu keseimbangan harga dengan mengurangi disparitas antara desa dan kota, daerah maju dan terpelosok serta Indonesia bagian barat dan timur semakin terwujud. Sehingga pemerataan dan konsep pembangunan yang berkeadilan mampu dipenuhi oleh pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla saat ini.

Lulusan S2 Keamanan Maritim Universitas Pertahanan itu menyebut bahwa barang-barang kebutuhan pokok di daerah terpencil mudah diperoleh oleh masyarakat desa lewat program ini. Tentu geliat ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi yang ada desanya semakin tumbuh dan berkembang. Hal itu bertujuan menstimulus ekonomi masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi SDA yang ada di desa.

Demikian yang kemudian menjadi tantangan bagi setiap stakeholder di desa untuk mengelola serta menciptakan kue ekonomi di pedesaan. Dengan kolaborasi dan sinergitas dari setiap stakeholder, sangat memungkinkan BUMDes dapat berkembang pesat di desa.

Gayung bersambut kata terjawab. Walaupun ada pihak yang mengritik program tersebut namun berbagai dukungan dan apresiasi juga mengalir dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dari Anggota Komisi V DPR Rahmat Hamka Nasution yang mengapresiasi penuh terobosan yang sudah dilakukan oleh DItjen Hubla ini.

Menurut Rahmat Hamka, langkah tersebut merupakan suatu percepatan dalam membangun pemerataan ekonomi. Karena melalui program itu, pulau-pulau terluar bisa mendapatkan barang kebutuhan mereka dengan mudah dan harga yang tak jauh berbeda dengan di kota-kota besar.

Program Kontainer Masuk Desa bertujuan supaya barang-barang tidak terpaut tinggi perbedaannya antara desa terpencil dengan kota. Ini harus didorong terus secara massif. Dengan keyakinan penuh bahwa pemerintah sudah memiliki konsep yang matang terkait program tersebut.

Rahmat, Anggota DPR Fraksi PDIP ketika itu lebih lanjut mengutarakan bahwa pemerintah sudah memiliki keberanian untuk mengambil risiko dari berjalannya program ini. Secara garis besar, program tentu belum terlihat seksi di mata swasta. Karena menurutnya, dalam kacamata swasta dalam melihat program ini masih melihat untung ruginya.

Salah satu ungkapannya bahwa setidaknya pemerintah sudah memberanikan diri untuk memulai. Hasilnya nanti dapat menjadi stimulus atau pergerakan ekonomi ke seluruh stakeholder termasuk swasta. Itulah alasan pemerintah harus benar-benar serius menanggapi hal demikian. Ia juga berharap dalam berjalannya program ini juga harus include dengan Pelayaran Rakyat (Pelra) agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan. Begitu juga dengan pola-pola desa yang biasanya masih bercorak tradisional untuk bergerak ke arah yang lebih modern.

Apabila saat ini banyak kritikan terkait benturan program itu dengan Pelra, Anggota DPR dari Kalimantan Tengah tersebut menyebut setiap kebijakan pasti ada risiko yang diambil. Termasuk pertentangan-pertentangan antar pelaku usaha. Namun sejatinya, waktu akan menjawab hal itu dengan bijaksana serta saling menguntungkan. Seperti halnya fenomena antara taksi online dan konvensional saja, itu kan awalnya terjadi gesekan tapi lambat laun akhirnya bisa berjalan bersama. Oleh karena itu pemerintah harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.