Kabid Advokasi HIMAPIKANI Menolak Rencana Kebijakan Penangkapan Terukur

Perairan Laut Banda. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI

Hasyim selaku Ketua Bidang Advokasi Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) Pusat, menilai bahwa kebijakan penangkapan terukur akan menyengsarakan nelayan Indonesia serta memiliki potensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan ini ditolak HIMAPIKANI Pusat.

Menurut Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penangkapan Ikan Terukur, menyatakan bahwa Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (Spawning and Nursery Grounds) adalah wilayah perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah perairan untuk pemijahan dan pengasuhan sumber daya ikan.

Sebagian wilayah WPPNRI masih dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal atau setempat untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur. Zona ini berada di WPPNRI 714 yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Dengan luas 24 juta hektar di Laut Banda, Indonesia telah menetapkan daerah tersebut sebagai kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pada Rancangan Penangkapan Ikan Terukur sedikit menyinggung tentang Kuota Penangkapan Ikan. Dijelaskan bahwa Kuota Penangkapan Ikan adalah jumlah sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan di setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur oleh setiap orang, untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.

Definisi tersebut perlu dikoreksi karena sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penangkapan Ikan Terukur, penetapan kuota penangkapan ikan dalam ketentuan ini berdasarkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan ikan yang di perbolehkan.

Dalam Pasal 3 ayat 7 disebutkan juga bahwa kuota penangkapan ikan ditetapkan untuk setiap kelompok jenis atau komoditas sumber daya ikan di seluruh Zona Penangkapan Ikan Terukur. Problemnya, bagaimana cara menentukan itu? Sementara itu, Indonesia tidak pernah punya pengalaman empiris menerapkan sistem kuota.

Pada Pasal 8 ayat 1, dijelaskan tentang pemanfaatan kuota industri pada Zona Industri Penangkapan Ikan dilakukan dengan sistem kontrak kerja sama dan perizinan berusaha. Ketentuan ini berpotensi menyuburkan perilaku perburuan rente (rent seeker) yang melibatkan elit politik, birokrasi, dan aparat keamanan untuk mendapatkan kuota.

Mereka dianggap tidak memiliki kapal sama sekali, tetapi akan menjual kuota tersebut kepada korporasi asing atau domestik demi mendapatkan rente ekonomi. Dalam ekonomi politik, perilaku semacam ini disebut kapitalisme komprador.

Hasyim juga mengungkapkan, jika kebijakan ini sangatlah pro terhadap korporasi asing dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Ia juga mengkritik Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai ketidakabsahan data jenis ikan, serta potensi sumber daya ikan yang dimiliki di WPPNRI.

Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Hasyim berujar, “Bagaimana kebijakan ini mau di terapkan? KKP saja tidak memiliki data yang valid mengenai berapa jenis ikan di WPPNRI serta potensi sumber daya ikannya. Perlu diingat bahwa data yang di pakai oleh KKP saat ini adalah data lama.”

Hasyim yang merupakan mahasiswa asal Unidayan, Sulawesi Tenggara, juga merincikan mengenai dampak penerapan sistem kouta pada negara yang sudah pernah menerapkan kebijakan yang sama. Menurutnya, pengalaman penerapan sistem kuota dalam perikanan tangkap di berbagai negara ternyata menjadi biang kerok melemahnya dan runtuhnya perikanan skala kecil.

Penerapan sistem kontrak WPPNRI bakal bernasib serupa dan bisa menjurus kepada tragedy of common. Menurut (Altamirano-Jiménez, 2017), Privatisasi perikanan dan daerah penangkapannya memicu kerusakan ekologi. Selain itu, (Carothers & Chambers, 2012) mengungkapkan bahwa penerapan sistem kuota di berbagai negara menjadi akar masalah dari kerusakan ekologi di wilayah pesisir dan laut.

Sistem kuota kian menjauhkan nelayan dari sumber daya ikan. Menurut (Knott & Neis, 2017), dalam sistem ini ‘hak menangkap ikan’ sepenuhnya berubah menjadi aset keuangan atau monetisasi. Akibatnya, ikan berubah menjadi komoditas aneh karena mengalami monetisasi.

Praktik privatisasi perikanan di beberapa negara lewat penjualan dan penyewaan kuota kepada nelayan menyulitkan nelayan mengakses wilayah penangkapan ikan. Pasalnya, kuota tangkapan ikan telah dikuasai dan dikonsolidasikan pemiliknya. Mereka pun dapat menikmati dan mengakumulasi keuntungan dari kepemilikan kuota. Hal itu membuat nelayan penyewa kuota mengalami penderitaan kehidupan sehingga potensi kebangkrutan lebih rentan terjadi.

Secara bertahap, pemegang kuota lambat laun memilih memiliki ikan di laut daripada sebagai pengguna sumber daya. Tentu saja yang menjadi korban adalah nelayan tradisional. Para nelayan terancam hanya menjadi ‘pengungsi agraria’ di wilayah tangkapan dan penopang sumber kehidupannya.

Jika melihat kemungkinan timbul kondisi yang tak adil, penerapan sistem perikanan seperti ini tidaklah menjadi pilihan yang tepat terhadap peningkatan perekonomian nasional. Harus diingat bahwa kita perlu belajar dari pengalaman yang sudah ada.

Lalu, bagaimana indonesia dapat menerapkan hal tersebut? Sedangkan, kita belum pernah memakai sistem seperti ini. Harapannya, pemerintah jangan memakai metode coba-coba, sebab hal ini sangatlah berbahaya terhadap kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan WPPNRI.

“Kami meminta kepada pemerintah, khususnya KKP, agar mempertimbangkan segala masukan yang berikan oleh seluruh pihak. Jika hal ini tidak di gubris, akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Perlu kami ingatkan juga bahwa HIMAPIKANI sebagai representasi masyarakat pesisir; nelayan, pembubidaya, dan petambak garam, akan terus mengawal kebijakan yang di keluarkan oleh KKP. Terlebih lagi peraturan yang tidak pro terhadap masyarakat pesisir,” pungkas Hasyim.