Konsep Pemerintahan Adat Salawati, Raja Ampat

Kepulauan Raja Ampat. PLASETA

Jika kita mendengar istilah kata ‘Raja Ampat’ yang terlintas dalam benak kita ialah Tempat wisata dengan pemandangan dan alamnya yang indah. Jarang kita membahas atau menelisik budaya dan masyarakat di sana. Indonesia memang menyuguhkan kekayaan alam yang indah di setiap sudutnya. Lalu ada hal yang lebih menarik untuk kita bahas lebih mendalam, tentang kehidupan masyarakat yang jelas berbeda dengan lainnya. Sebut saja masyarakat di Pulau Salawati.

Di Pulau Salawati terdapat masyarakat dengan bentuk pemerintahan adatnya. Artikel ini akan membahas hal-hal terkait yang salah satunya adalah hal-hal yang mencakup pemerintahan adat masyarakat Salawati. Menurut Bapak A. Mayalibit bahwa istilah nama ‘Salawati’ berasal dari kata shalawat yang artinya doa, keberkahan, dan kemuliaan. Kata selawat disematkan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Sedang Pulau Salawati merupakan pulau tempat masuknya agama Islam di kepulauan Raja Ampat, dan wilayah Papua seluruhnya. (1)

Hingga saat ini belum ada yang mengetahui jejak orang pertama kali yang membawa agama ini ke Pulau Salawati. Suatu hal yang pasti bahwa Islam pasti dibawa oleh penganutnya (mufasir yang menyebarkan Islam pertama kali). Bahkan suatu hari muncul mitos yang menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk di sana sejak zaman Nabi Adam AS. Sedangkan hubungannya dengan pulau besar Papua, Pulau Salawati merupakan asal dari nenek moyang Suku Moi (Suku asli Papua Barat).

Pada tahun 1963, ketika operasi Trikora untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, masyarakat Salawati juga ikut aktif terlibat sebagai sukarelawan yang dikirim ke tanah Irian untuk mengibarkan bendera merah putih di sana. Termasuk juga Bapak A. Mayalibit yang waktu itu masih berusia muda juga turut menjadi rombongan milisi yang dilatih oleh ABRI untuk menggunakan senjata dan operasi Intelijen. Selain arsip tentang pemerintahan adat, beliau juga masih menyimpan piagam penghargaan sebagai pejuang Trikora dari pemerintah Soekarno.

Sekilas tentang rekam sejarah masyarakat Salawati yang turut berjuang untuk kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Sedang saat ini tugas masyarakat Salawati berjuang untuk menjaga hukum dan pemerintahan adatnya di tengah-tengah menjalarnya arus globalisasi dan demokrasi.

Bentuk Pemerintahan Adat

Persekutuan-persekutuan hukum adat di Raja Ampat jika dilihat dari sistem hubungan kekuasaan dapat dikategorikan dalam suatu kesatuan pemerintahan yang berbentuk konfederasi, yakni konfederasi persekutuan hukum adat. Bentuk konfederasi yang dimaksud itu ditandai dengan adanya hubungan kekuasaan secara vertikal dari beberapa persekutuan hukum pada salah satu persekutuan hukum yang disepakati bersama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terutama dalam hal melakukan hubungan eksternal persekutuan.

Selain itu pada kerajaan tradisional atau yang menurut hukum ketatanegaraan adat setempat dikenal dengan istilah kapitla atau kalana. Itu hanya memiliki satu lambang persekutuan berupa bendera yang dipegang dan dikuasai oleh kerajaan tradisional tersebut.

Masing-masing persekutuan hukum dalam kelompok persekutuan Raja Ampat bertujuan memiliki kemerdekaan dan kekuasaan-kekuasaan sendiri yang bersifat internal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Daerah kekuasaannya terdiri dari sejumlah kampung yang tunduk dan patuh terhadap pemimpin persekutuan dimaksud. Singkatnya keberadaan persekutuan-persekutuan di negeri ini berlangsung dalam satu kesatuan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja besar (fun pale) yang dilakukan berdasarkan atas landasan asal usul dan fatanon.

Kalana atau kapitla mengandung makna yang sama yaitu kerajaan dan atau Raja. Kerajaaan adalah sebutan untuk bentuk pemerintahan persekutuan, sedang kata Raja merupakan sebutan untuk pemimpin pemerintahan persekutuan. Dalam praktiknya, untuk membedakan makna penggunaan kedua istilah yang dimaksud itu, penyebutan raja atau pemimpin persekutuan digunakan tambahan istilah fun di depan kata kapitla atau kalana. Sehingga panggilan untuk Raja lazimnya menggunakan sebutan fun kapitla atau fun kalana.

Dalam pergaulan sehari-hari panggilan untuk fun kapitla atau fun kalana lazimnya disingkat menjadi fun, tanpa kapitla atau kalana. Istilah fun sendiri mengandung arti yang dipertuan, yang dimuliakan, atau yang diagungkan. Dengan demikian istilah kapitla atau kalana hanya digunakan untuk menyebutkan identitas persekutuan dan atau bentuk pemerintahan persekutuan yang dianut.

Secara harfiah, kata kapitla berasal dari bahasa Maya yang terdiri dari dua kata, yakni kata kapit dan tola. Kapit artinya mencubit atau mengambil, tola artinya lambat-lambat atau sedikit-sedikit. Maksudnya, pemimpin mengambil bagian yang tersedikit dari antara yang terbanyak, dan atau bagian yang terbanyak harus diberikan untuk rakyat dan bagian yang tersedikit dari yang terbanyak untuk dirinya. Secara filosofis, kedua kata ini dapat dimaknai sebagai suatu keharusan bagi seorang pemimpin dalam mendahulukan atau mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi.

Makna kalana berlainan dengan makna yang dikandung istilah kapitla. Istilah kalana secara harfiah mengandung arti kekuasaan, dan atau dapat diartikan pula sebagai yang memiliki kekuasaan. Secara filosofis, maknanya bahwa hanya mereka orang-orang tertentu yang dikodrati yang boleh memegang kekuasaan. Konsep inilah yang kemudian melahirkan asas turun temurun atau keturunan dalam menduduki jabatan fun atau kepala adat. Asas turun temurun atau keturunan ini kemudian menjadi landasan hukum bagi pengangkatan dan penetapan kepala-kepala adat dan kepala-kepala suku.

Dengan demikian, jika makna filosofis dari kedua istilah tersebut dipadukan akan berkonotasi pada konsep bahwa seorang pemimpin haruslah berasal dari orang yang secara kodrati ditakdirkan sebagai pemimpin atau penguasa, dan agar pemimpin atau penguasa yang bersangkutan dapat diikuti dan dipatuhi rakyatnya. Maka dalam melaksanakan kepemimpinannya harus mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.

Dari keempat pemerintahan persekutuan hukum adat yang ada, tiga di antaranya menggunakan istilah kalana dan satunya lagi menggunakan istilah kapitla, bagi penamaan bentuk pemerintahannya. Perbedaan penggunaan istilah ini disebabkan karena perbedaan tempat kelahiran dari para pendiri persekutuan dimaksud. Persekutuan Batangi, Salawat dan Batanme berasal dari teluk Auyai, di Waigeo Selatan menggunakan istilah kalana; sedangkan Salolof yang berasal dari teluk Mayalibit menggunakan istilah kapitla.

Meskipun terdapat perbedaan asal-usul, akan tetapi karena berasal dari satu daerah yakni Batangi, maka mereka menggunakan bahasa Maya sebagai lingua franca, sekaligus menunjukkan identitas sebagai suku Maya. Istilah maya mengandung makna yang paling tinggi atau yang oleh masyarakat setempat lazimnya diartikan sebagai arasy, yang bermakna suatu tempat yang paling tinggi. Maksudnya bahwa manusia dari suku ini berasal dari tempat yang paling tinggi. Bentuk dan sistem pemerintahan persekutuan yang dianut sangat dipengaruhi oleh konsep pemikiran seperti itu. Hal mana terlihat dari bentuk dan susunan pemerintahan serta penamaan jabatan pemerintahan, termasuk ketentuan-ketentuan adat yang digunakan sebagai sandaran dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam uraian selanjutnya, digunakan istilah fun untuk menyebut atau sebagai pengganti sebutan fun kapitla dan fun kalana. Demikian pula dengan istilah kapitla dan kalana, dalam uraian selanjutnya diganti dengan istilah persekutuan. Persekutuan dalam konteks ini mengandung makna pemerintahan persekutuan masyarakat hukum adat atau pemerintahan persekutuan hukum adat (rechtvoolks gemeenschappen). (2)

Bentuk pemerintahan yang unik dan tentu berbeda dengan pemerintahan adat lainnya. Itulah kekayaan budaya Indonesia. Masyarakat adat Salawati yang menjunjung tinggi dan menjaga betul nilai-nilai kearifan lokal wilayahnya.

 

Referensi

Wawancara dengan Bapak A. Mayalibit, 10 Mei 2012

Ula Maman “ Hukum Adat Salawati Dalam Membentuk Pemerintahan Adat Salawati,” Skripsi, Program Studi Hukum, Universitas Cendrawasih, Juli tahun 2011.