Melihat Sejarah Pemerintahan Adat Salawati di Raja Ampat

Raja Ampat. KIPRAH

Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian empat gugusan pulau yang berdekatan dengan lokasi bagian barat Vogelkoop, Papua. Secara administrasi, gugusan ini merupakan bagian dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Saat ini kepulauan tersebut menjadi tujuan para penyelam yang tertarik menikmati pemandangan bawah lautnya.

Empat gugusan pulau yang menjadi bagian tersebut diberi nama berdasar pada empat pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misool, Pulau Salawati, dan pulau Batanta. Menelisik asal mula nama ‘Raja Ampat’ menurut mitos masyarakat setempat berasal dari seorang wanita yang menemukan tujuh telur. Empat butir diantaranya menetas kemudian menjelma sebagai empat orang pangeran. Masing-masingnya menjadi raja yang berkuasa di Waigeo, Salawati, Misool Timur, dan Misool Barat. Sementara itu, tiga butir telur lainnya menjadi hantu seorang wanita, dan lainnya menjadi batu.

Raja Ampat, dibalik pesona keindahan alamnya ternyata memancarkan sejarah peradaban luhur nenek moyang Nusantara. Peradaban tersebut dalam bentuk pemerintahan adat yang terdiri atas persekutuan-persekutuan dari setiap pulau. Secara umum pemerintahan adat di Raja Ampat tidak jauh berbeda dengan pemerintahan adat di daerah lainnya. Secara sifat, semuanya memiliki persamaan dimana kepemimpinan menjadi faktor dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hanya kriteria dan nama dari seseorang yang menjadi pemimpin yang berbeda.

Wawasan mengenai pemerintahan adat di Raja Ampat perlu diketahui dan dikaji ulang oleh generasi penerus agar selalu dijaga dan tetap lestari. Makna yang terkandung dalam pemerintahan adat yang dimaksud, merupakan bentuk pemerintahan asli orang Indonesia sebagai warisan luhur nenek moyang kita. Akan tetapi fenomena yang berkembang saat ini bentuk pemerintahan adat tersebut kini tidak lagi terlihat keberadaannya (hilang). Sehingga menyebabkan penduduk asli yang tinggal di kepulauan tersebut mengalami kemiskinan, baik kultural maupun struktural.

Oleh karena itu, untuk mengangkat kembali keluhuran, keagungan, dan kemegahan pemerintahan adat Raja Ampat yang dijadikan sistem berpikir generasi penerus dalam memandang suatu pemerintahan. Bukan tidak mungkin bentuk pemerintahan adat sebagaimana yang dimaksud dapat terlahir kembali atau berdiri dengan megah seiring munculnya kejenuhan dan ketidakpercayaan yang tinggi dari masyarakat pada pemerintah. Jadi dalam rangka mencari format untuk konsep pemerintahan di Raja Ampat khususnya dan pemerintahan Indonesia pada umumnya.

Ruang lingkup kajian ini berfokus pada bentuk, sistem, dan struktur organisasi pemerintahan adat di Salawati. Ditambah pula dengan adanya pembahasan mengenai kondisi masyarakat Salawati saat ini sebagai anomali, sebab tidak berjalannya pemerintahan adat. Selain itu semakin tergerusnya nilai-nilai luhur di Pulau Salawati berdampak juga pada rendahnya taraf hidup masyarakat.

Asal usul nama pulau Salawati, berasal dari kata ‘salawat,’ maknanya keberkahan dan doa kemuliaan. Pulau Salawati merupakan salah satu pulau tempat masuknya agama Islam di daerah Papua. Masyarakatnya merupakan keturunan dari suku Moi (suku asli Papua). alasan lain dengan Istilah ‘selawat’ sering disematkan kepada Nabi Muhammad, seraya memohon keberkahan Nabi di pulau tersebut. (1)

Menurut Bapak Ahmad Mayalibit, ketika itu selaku kepala adat Sailolof, Pulau Salawati. Ia tampak masih fasih ketika menceritakan sejarah Pulau Salawati, ditambah pula berdasar data yang dimiliki berupa dokumen tua mengenai pemerintahan adat Salawati sebagai bagian dari pemerintahan adat Raja Ampat. Dari dokumen-dokumen yang ditemukan tersebut diketahui secara terperinci mengenai struktur pemerintahan adat Salawati.

Pemerintahan adat yang selalu berangkat dari hukum adat di setiap daerah merupakan suatu rangkaian sistem yang tidak dapat terpisahkan. Hukum adat menunjukkan adanya nilai-nilai universal. Diantaranya, asas gotong-royong, fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, dan asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.(2)

Dari hirarki di atas, tampak jelas bahwa sebelum munculnya pemerintahan adat, terlebih dahulu melakukan gotong royong untuk membangun dan menetapkan hukum adat itu sendiri. Sehingga hukum adat tersebut dapat mengatur fungsi sosial masyarakat yang termanifestasi dalam kelembagaan. Dari pola interaksi tersebut, akan ada persetujuan bersama sebagai dasar kekuasaan umum. Dari prinsip-prinsip itu maka pemerintahan adat yang berjalan kemudian sudah pasti berpola pada permusyawaratan perwakilan dan menampung segala aspirasi warga untuk memecahkan permasalahan kehidupan.

Dari penjabaran di atas tersebut kita memahami bahwa setiap hukum termasuk hukum adat merupakan suatu sistem, maksudnya norma-normanya berlangsung secara kompleks dan menjadi suatu kebulatan, wujud pengejawantahan daripada kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakatnya.

Menurut Wignjodipoero (1998) secara sifat, hukum adat memiliki beberapa corak yang beragam. Pertama, corak kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan tersebut meliputi seluruh lapangan hukum adat. Kedua, corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. Ketiga, hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit. Keempat, hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Sifat dalam hukum adat tetap dipegang teguh dan dijaga oleh generasi-generasi berikutnya. Biasanya sifat itu tidak mungkin hilang, yang ada justru berkurang kadar dari sifat tersebut, penyebabnya karena perubahan arus kehidupan dan lemahnya pendidikan karakter dari orang tua ke anak. Permasalahan-permasalahan tersebut sepertinya perlu diangkat untuk ditemukan solusinya.

 

Referensi

  1. http://maritimnews.com/2016/02/pemerintahan-adat-raja-ampat-corak-pemerintahan-suku-laut-indonesia/
  2. Wignjodipoero, Soerojo, 1988. Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat. Jakarta : Lawang Kencana Indah