Kondisi Pemerintahan Adat Salawati, Raja Ampat

Budaya Indonesia. ADAT INDONESIA

Anggota rat hadat terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap terdiri dari fungsionaris matavi, sedangkan anggota tidak tetap terdiri dari pemangku igama/mon dan kepala suku. Pada pemerintahan kampung keanggotaan rat hadat agak berbeda, yakni meliputi unsur hadat, igama/mon, uliso dan gelet. Anggota tetap diangkat dan ditetapkan oleh fun secara turun-temurun dengan ketentuan seperti yang diharuskan pada pengangkatan dan penetapan fun. Kecuali yang bersangkutan harus mendapat persetujuan marga melalui musyawarah mufakat yang dilakukan di antara mereka.

Sedangkan untuk anggota tidak tetap, seperti dari unsur igama (kecuali mon) dan unsur uliso tidak diangkat tetapi ditunjuk oleh fun berdasarkan jabatannya. Kehadiran anggota tidak tetap dikehendaki manakala hal-hal yang dibicarakan dalam musyawarah berkaitan dengan bidang keahlian atau kekuasaannya. Artinya kehadirannya dalam musyawarah bersifat insidentil dan kasuistis.

Kehadiran lembaga pada hakikatnya bertujuan untuk mewadahi aspirasi rakyat dan sebagai wahana bagi perumusan kebijaksanaan pemerintahan persekutuan. Demikian diperuntukkan bagi terciptanya rasa aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat. Peranan yang dilakukan rat hadat persekutuan juga dilakukan pada rat hadat kampung. Perbedaan peranannya terletak pada lingkup substansi yang dijadikan objek musyawarah.

Persekutuan rat hadat berfungsi merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan persekutuan, aturan-aturan berupa larangan dan atau perintah adat sebagai pedoman berperilaku bagi warga persekutuan. Baik itu dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat maupun dalam organisasi pemerintahan.

Pengingkaran terhadap larangan dan atau perintah dapat berakibat terhadap sanksi. Sedangkan pada rat hadat kampung, selain bertugas merumuskan dan mengaplikasi kebijaksanaan persekutuan juga berwenang merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan sendiri yang berlaku secara terbatas dalam lingkup kampungnya.

Dengan demikian rat hadat dalam sistem pemerintahan persekutuan di ulayat Raja Ampat memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi penentu bagi kehidupan masyarakatnya. Baik itu menyangkut tertib kehidupan maupun dalam upaya mengangkat harkat dan martabat kehidupan, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat.

Kondisi Saat Ini

Kondisi masyarakat Salawati hari ini merupakan kondisi yang sangat bertolak belakang, baik pemerintahannya maupun kegiatan penduduknya dari konsep ideal berdasarkan konsep pemerintahan adat yang semestinya. Dalam bentuk pemerintahan para kepala adat tidak memiliki peranan sedikitpun, karena secara administrasi semuanya sudah mengikuti bentuk pemerintahan saat ini.

Pemerintahan saat ini berada dalam susunan kabupaten, distrik, dan kampung. Para kepala adat biasanya hanya memiliki peranan di tingkatan kampung. Pulau Salawati secara administratif terbagi menjadi dua distrik, yaitu Salawati Utara dan Salawati Selatan. Salawati Utara berada pada adminstratif Kabupaten Raja Ampat dan Salawati Selatan berada pada administratif Kabupaten Sorong.

Hilangnya konsep Kalana di masyarakat Salawati berdampak pada masuknya investasi seperti perusahaan Petrochina dan penebangan kayu. Dampaknya bagi penduduk setempat, mereka terkena imbas dari adanya dua eksploitasi besar itu. Bahkan masuknya mereka juga diindikasikan oleh adanya pemimpin-pemimpin masyarakat (Marin) yang dapat dibeli dengan uang.

Makna kepemimpinan di Salawati akhirnya bergeser kepada orang yang memiliki uang atau orang partai, kemudian ikut pencalonan kepala daerah hingga kepala distrik. Posisi kepala adat pada akhirnya hanya merupakan simbolis semata dan sifatnya informal. Sedangkan generasi muda di desa itu banyak yang merantau ke kota dengan alasan pekerjaan dan pendidikan. Regenerasi secara adat pun tidak berjalan dan mengalami pergeseran pola pikir yang tinggi.

Penduduk yang ada di Salawati banyak menggantungkan hidup pada perkebunan durian dan pinang. Hasil dari perkebunan itu dijual ke Sorong dan pulau Waigeo yang merupakan ibukota kabupaten di sana. Di kampung Sailolof sendiri masih belum terjamah dengan listrik dan jalan aspal. Satu-satunya transportasi untuk berhubungan dengan kampung lainnya hanya melalui jalur laut.

Jika kita jeli melihat permasalahan yang muncul, maka perlu dilakukan penyelesaian secara ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena pemerintahan yang didasarkan pada dua pusaka itu pada dasarnya berangkat dari pemerintahan adat dari setiap daerah yang terbangun secara bottom up menjadi pemerintah Republik Indonesia.

Bangsa kita saat ini kerap meninggalkan falsafah itu dan lebih cenderung menggunakan model pemerintahan ala barat yang banyak ditentukan oleh partai politik dan uang. Sehingga musyawarah mufakat selalu ditinggalkan dan tidak lagi mengangkat pemimpin berdasarkan konsep Kalana yang didasarkan dari kepentingan rakyat.

Membaca keadaan tersebut penting diketahui bahwa kehidupan masyarakat jauh lebih baik dengan menerapkan dan menghidupkan ulang pemerintahan adat daripada menggunakan pemerintahan modern yang lebih banyak mengangkat pemimpin dari sudut pandang harta dan jabatannya.

Pemerintahan adat dan penduduk setempat akan menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri dan tidak memutus hubungan dengan daerah-daerah lain disekitarnya. Dari pemerintahan adat dengan prinsip permusyawaratan perwakilan tercipta hubungan horizontal dan vertikal dengan pemerintahan Republik Indonesia secara harmonis.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab hancurnya pemerintahan adat di Pulau Salawati, diantaranya; Pertama, masuknya konsep pemerintahan ala barat seperti Demokrasi yang lebih mengarah pada tingginya pola kekuasaan seseorang yang ditinjau dari harta kekayaan dan jabatan.

Kedua, masuknya prinsip-prinsip ekonomi yang hanya mengejar keuntungan semata, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan eksploitasi manusia.

Ketiga, tingginya tingkat urbanisasi dari pemuda-pemuda Salawati, sehingga menyebabkan terputusnya regenerasi penanaman adat dan kesinambungan kepemimpinan adat.

Keempat, kurangnya pembangunan infrastruktur yang memadai di pulau Salawati sehingga banyak yang bergantung pada pemilik-pemilik modal yang menanamkan modal di pulau Salawati.

Dari faktor-faktor tersebut, seiring berlalunya waktu bentuk pemerintahan adat Salawati semakin terkikis dan berubah menjadi legenda dan atau mitos. Bahkan untuk dua generasi kedepan, baik legenda maupun mitosnya juga diprediksikan hilang hanya tinggal cerita. Dampaknya, tingkat kehidupan akan semakin sulit jika hal itu tidak ditanggulangi.

Penanggulangan dari realitas tersebut secara revolusioner dapat merombak tatanan pemerintahan kita saat ini. Kemudian langkah yang tepat yakni mengembalikan tatanan pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pemerintahan yang demikian mengamanatkan kepada anak bangsa untuk menempatkan perwakilan adat dalam lembaga tertinggi negara kita sebagai bentuk manifestasi dari persatuan adat istiadat dan budaya dari seluruh Indonesia.

Dengan demikian, maka kehidupan berbangsa yang berakar dari setiap adat akan memiliki kesinambungan dan ikatan yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep itu dapat dijalankan jika hanya disertai oleh revolusi pola pikir kita yang saat ini banyak terkontaminasi oleh budaya barat. Dan hanya dengan metode musyawarah mufakat, kepemimpinan akan berjalan selaras dan seimbang. Termasuk pemerintahan adat Salawati juga akan berjalan demikian.

Oleh karena itu para fun dari setiap kampung akan menjelma menjadi wakil rakyat yang membawa aspirasi masyarakat dari tingkatan keluarga sampai dengan tingkatan pusat. Permusyawaratan perwakilan itu sejatinya akan membawa rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itulah yang dinamakan konsep pemerintahan luhur bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila dan dalam wujud kebhinekaan tunggal ika. Konsep itu yang semestinya kita pertahankan dan lestarikan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.