Konsep Kepemimpinan Adat Salawati, Raja Ampat

Leader. CUTEWALPAPAER

Sistem kepemimpinan yang diterapkan fun/marin dalam memimpin rat hadat, termasuk pemerintahan persekutuan atau kampung, didasarkan pada doktrin kalana dan kapitla. Di samping kedua doktrin tersebut, dikenal pula mitos yang menceritakan bahwa sesungguhnya fun merupakan jelmaan dari mon dan atau setidak-tidaknya adalah turunan dari mon.

Mon diyakini identik dengan bangsa jin atau yang secara ilmu disebut makhluk supernatural. Mon diyakini sebagai pemegang kekuasaan atas alam kosmos di mana manusia itu hidup. Mon memiliki kekuatan super magis (sababeto) yang dapat memengaruhi kehidupan manusia dan perjalanan alam kosmos. Konsep seperti ini dikenal dengan sebutan cariti.

Cariti kemudian melahirkan suatu kepercayaan, bahwa fun memiliki kekuatan magis yang super sakti seperti halnya dengan mon. Dengan demikian kehadiran seorang fun di tengah-tengah kehidupan manusia tidak lain untuk menjaga keseimbangan alam kosmos agar tidak terganggu oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks itu, kehadiran fun senantiasa mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari mon. Doktrin tersebut menimbulkan dua akibat hukum yang mewarnai sistem kepemimpinan yang mendasari fun dalam menjalankan kepemimpinan atas rakyatnya, dan membentuk sikap masyarakat terhadap pemimpinnya. Akibat hukum yang pertama, melahirkan kewajiban bagi rakyat untuk patuh dan taat kepada perintah fun.

Pengingkaran terhadap perintah fun berimplikasi mendatangkan kutukan, berupa malapetaka yang dapat menyiksa atau mematikan pengingkar (bahkan dapat menimpa masyarakat, suku atau marga yang bersangkutan). Pengingkaran terhadap perintah fun dianggap sebagai telah melakukan perbuatan yang mengganggu keseimbangan alam kosmos. Untuk mengatasi malapetaka akibat kutukan itu, pengingkar berkewajiban memohon ampunan fun. Jika dikabulkan maka bentuk pengampunannya berwujud sanksi (hukuman).

Sanksi dimaknai sebagai konkretisasi dari pengampunan fun atas kesalahan atau pelanggaran yang dibuat oleh warga masyarakat persekutuan terhadap perintah fun (perintah fun dalam arti luas dapat dimaknai sebagai aturan-aturan hukum adat). Sanksi tersebut ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan alam kosmos yang telah terjadi akibat perbuatan pelanggaran aturan-aturan adat.

Dengan kata lain, manakala terjadi ketidakseimbangan alam kosmos akibat perbuatan seseorang atau sekelompok orang maka fun berkewajiban untuk mengambil tindakan konkret, berupa pemberian sanksi atau hukuman, terhadap orang atau sekelompok orang tersebut untuk mengembalikan keseimbangan alam kosmos yang tadinya terganggu. Sanksi terberat adalah sumpah (sasi).

Dengan demikian sanksi atau hukuman adalah tindakan untuk mengembalikan keseimbangan alam kosmos yang tadinya terganggu akibat perbuatan manusia yang melanggar aturan-aturan adat. Akibat hukum yang kedua, kewajiban tunduk dan patuh dari bala kepada fun berimplikasi pada keharusan fun untuk memberikan perlindungan, menciptakan rasa aman dan tertib hidup, dan memenuhi kebutuhan dasar hidup dan atau meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang dipimpinnya.

Untuk melaksanakan kewajiban itu, fun melibatkan masyarakat dalam segala bentuk aktivitas yang berorientasi pada tujuan memenuhi kewajiban fun atau hak rakyat yang wajib dipenuhi fun. Keterlibatan masyarakat mengharuskan penyesuaian kehendak antara dua belah pihak, yakni antara fun dan bala-nya. Dengan begitu, keseimbangan alam kosmos dapat terus dipertahankan keberadaan dan keberlangsungannya.

Konsep ini dikenal dengan sebutan rathadat-ratbala, yakni persekutuan pemimpin-persekutuan rakyat atau yang dikenal pula dengan sebutan musyawarah pemimpin-musyawarah rakyat. Maksudnya, pemimpin dan rakyat harus bersatu dalam visi, misi, dan gerak dalam menyelesaikan segala persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi.

Doktrin inilah yang kemudian melahirkan konsep musyawarah, partisipasi dan gotong-royong, sebagai landasan bekerja bagi pemerintah dan rakyat dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Musyawarah-mufakat (di samping partisipasi dan gotong-royong) dengan demikian menjadi wahana penting dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat.

Pengambilan keputusan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan mutlak dilaksanakan melalui musyawarah-mufakat. Apabila dalam musyawarah belum diperoleh kata sepakat atau mufakat bulat maka kegiatan musyawarah tersebut harus ditunda untuk dilaksanakan kembali pada waktu yang lain, sehingga melahirkan suatu putusan yang disepakati oleh semua anggota atau peserta musyawarah dengan tanpa kecuali.

Jika di dalam suatu musyawarah belum diperoleh kata sepakat, maka fun memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dengan bersandar pada aspirasi yang berkembang selama musyawarah berlangsung. Dalam musyawarah, peserta memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mengenai hal yang tengah dipersoalkan.

Pemimpin musyawarah, termasuk wakilnya bertugas menilai pikiran dan pendapat yang disampaikan, kemudian mengklarifikasi dan menyimpulkannya sebagai kesepakatan akhir sebagai keputusan musyawarah. Putusan itu wajib dilaksanakan oleh para fungsionaris matavi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Selanjutnya, fun dengan melalui dajaga dan pembantu khususnya bertugas mengadakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan untuk menilai fungsionaris dan bala dalam melaksanakan putusan.

Dalam hal tertentu, fun dapat memerintahkan diadakannya musyawarah guna membicarakan kembali keputusan yang telah ditempuh itu. Melalui musyawarah inilah akan diketahui secara pasti apa kendala dan keberhasilan yang telah dicapai selama tenggang waktu yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan keputusan tersebut.

Dengan demikian, meski bentuk pemerintahan persekutuan di Raja Ampat masih sistem kerajaan tradisional atau persekutuan kampung dengan pemimpin yang diangkat berdasarkan keturunan, tetapi dalam setiap aktivitas pemerintahan didahului dengan musyawarah untuk mencapai mufakat-bulat.

Musyawarah-mufakat bulat merupakan landasan hukum kerja bagi pemerintah persekutuan atau kampung dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sistem kepemimpinan yang demikian ini terlihat juga dalam pemerintahan PNU.

Marin dalam kedudukannya baik sebagai utusan maupun selaku marinpnu hanya bertugas mengoordinasi pemangku adat, pemangku agama, dan masyarakat kampung untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ia dibantu oleh kepala suku, kepala marga, dan pemangku agama secara sadar merasa wajib untuk untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan bagi kemaslahatan bala.

Kegiatan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Hasil musyawarah yang berwujud kebijaksanaan pemerintahan kampung, dalam aplikasinya melibatkan seluruh warga masyarakat. Dalam kaitan tersebut sebelum kebijaksanaan dilaksanakan, harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui rapat-rapat kampung. Melalui sosialisasi tersebut, disepakati sumber pembiayaan dan teknik pelaksanaan yang akan digunakan bagi mewujudkan kebijaksanaan dimaksud.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan operasional terhadap sesuatu rencana kegiatan dengan sendirinya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

Selain hal-hal tersebut, dalam sistem kepemimpinan fun di ulayat di kepulauan ini, oleh para pendahulu (the founding fathers/mothers) sesungguhnya telah pula membekali para fun dengan ajaran-ajaran kepemimpinan yang menurut mereka merupakan prinsip keabadian yang mutlak dimiliki oleh pemimpin, sekaligus merupakan kriteria utama dalam menilai keberadaan dan karakteristik seorang calon pemimpin atau pemimpin.

Prinsip-prinsip keabadian kepemimpinan ditujukan bagi penciptaan masyarakat yang aman, damai, adil, sejahtera, dan bahagia. Prinsip keabadian kepemimpinan tersebut dapat dirumuskan secara ringkas.

Pertama, prinsip keabadian matahari. Matahari merupakan pelita atau obor dunia yang secara kodrati diciptakan untuk memberikan penerangan atas kegelapan alam dan menjadi sumber utama hidup dan kehidupan serta kekuatan bagi segala sesuatu yang menjadi ciptaan Sang Penguasa Alam. Sinar matahari juga merupakan sinar keabadian yang diperolehnya secara langsung dari kuasa Sang Pencipta Alam.

Jadi, setiap orang yang menjadi pemimpin bukan atas kehendaknya tetapi telah menjadi ketetapan atau kodrat Ilahiah. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mengondisikan dirinya selaku orang yang mampu menjadi harapan rakyatnya bagi terciptanya hidup dan kehidupan yang aman, damai, adil, sejahtera, dan bahagia atas mereka.

Dalam kerangka tersebut jika terdapat kejahatan, sudah menjadi kewajiban pemimpin untuk membakar semuanya. Namun, perlu diingat bahwa tidak tepat jika membakar rakyat dengan panas matahari, karena terbakarnya rakyat dapat membakar tubuh pemimpin. Artinya semua hal memiliki implikasi serius yang dapat berbanding terbalik.

Kedua, prinsip keabadian bintang. Menurut konsep ini, seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya haruslah bersikap seperti bintang. Artinya bersikap sebagai orang yang patut diteladani sikap dan perilakunya. Sikap dan perilaku dimaksud bukanlah sikap dan perilaku yang dibuat-buat tetapi sikap dan perilaku yang bersifat keabadian, yang menyatu dengan si pemiliknya.

Landasan filosofis konsep ini, bahwa bintang sesungguhnya merupakan ciptaan Sang Penguasa bagi orang tersesat atau hidup tanpa arah dan tujuan. Kehadiran bintang menjadi penunjuk arah, sebagai pengatur tujuan ke mana seharusnya orang itu bersandar atau berpedoman.

Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin haruslah menempatkan dirinya sebagai penentu arah atau pengatur tujuan masyarakat yang dipimpinnya. Ia menjadi teladan dimana rakyat harus berkiblat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu berperilaku baik dan terpuji dalam segala penampilannya, baik dilingkungan individual maupun di hadapan rakyat yang mengharapkan kehadirannya selaku pemimpin.

Ketiga, prinsip keabadian bulan. Ada masa di mana segala penciptaan merasakan dan menikmati indahnya sinar bulan, tetapi ada pula masa di mana kegelapan bulan dengan segala misterinya menyebabkan segala penciptaan merasakan kegalauan. Kadangkala di kala terang benderang sinar bulan yang indah, datang kegelapan seketika akibat berlalunya awan hitam yang meredam kekuatan sinarnya, maka seketika itu gelaplah alam walaupun hanya dalam waktu sekejap.

Namun, bulan tidak pernah marah meski sinarnya tetap menjadi sumber keindahan yang layak dinikmati, tidak berubah, dan terpengaruh. Perbedaan antara sinar bulan dan sinar matahari, sinar matahari memperoleh sinar dari Sang Pencipta Alam, namun bulan senantiasa menerima sinar dari matahari. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya bersikap sabar dalam menghadapi segala sikap dan perilaku rakyat yang beraneka ragam.

Bulan tidak pernah terpengaruh meski sinarnya ditutupi oleh awan hitam pekat. Tetapi manakala seorang pemimpin tidak menahan emosi, cara yang tepat meluapkan kegelisahan diri adalah ketika sendirian, tanpa harus diketahui rakyat. Diibaratkan seperti bulan yang ketika marah ia berdiam di balik kegelapan, tiada mau menampakkan sinarnya.

Keempat, prinsip keabadian angin. Pada hakikatnya angin merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang bagi manusia tiada dapat terhindar atau berlindung dari embusannya, baik itu angin semilir maupun angin topan dan badai. Angin semilir membawa kesejukan dan rahmat. Banyak di antara manusia mendambakan kehadiran angin semilir karena dapat membuat jiwanya menjadi tenang dan damai.

Demikian juga banyak di antara tanaman yang menanti hembusan angin, karena kehadirannya senantiasa membuat tanaman dapat berkembang biak. Namun, angin juga dapat membawa malapetaka bagi siapa saja yang dikehendaki Sang Pencipta. Pengibaratan bagi seorang pemimpin untuk bersikap seperti angin, di setiap kesempatan harus bisa menemui rakyat dengan tanpa pilih kasih. Kehadiran pemimpin juga seharusnya memberi kesan kedamaian dan rahmat bagi rakyatnya.

Kelima, prinsip keabadian air. Air merupakan sumber kehidupan, esensi air yaitu tidak pernah mengalir ke atas, tetapi ia senantiasa mengalir dari atas ke bawah. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaklah bersikap seperti air, dapat menjadi sumber bagi terciptanya rasa aman, damai, adil, sejahtera, dan bahagia.

Dalam kerangka tersebut, apapun penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh pemimpin hendak untuk didahulukan dan disampaikan kepada rakyat dengan amanah. Jika sudah sampai pada klimaks yakni air sudah tidak tertampung lagi oleh rakyat maka hendaknya menikmati setiap tumpahan air tersebut.

Sebab tidak ada lagi rakyat yang akan menangisi dan meratapi nasib pemimpin, sebaliknya mereka justru mengutuk pemimpin tersebut. Oleh karena itu seorang pemimpin sebaiknya mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibanding kepentingan dan kesejahteraan pribadi.

Keenam, prinsip keabadian bumi atau tanah. Bumi atau tanah merupakan tempat setiap penciptaan dihadirkan, termasuk pula manusia. Bumi tempat mereka dilahirkan, dibesarkan, dan pulang. Manusia kemudian dikuburkan ke dalam perut bumi tempat ia dilahirkan. Tidak ada satu pun yang menyertainya, termasuk pangkat, jabatan, dan harta kekayaan yang dimiliki manusia.

Tuhan pada hakikatnya tidak memerlukan semua harta manusia, sebab Tuhan merupakan sumber dari segala sesuatu di bumi maupun di dunia. Tuhan juga tidak memerlukan pangkat, jabatan, dan harta kekayaan manusia. Sebab Tuhan merupakan sumber dari pencipta pangkat, jabatan, dan harta kekayaan di bumi ini.

Oleh karena itu, tidak etis jika manusia bersikap takabur dan menyombongkan diri, baik dari pencapaian harta dan pangkatnya. Karena sesungguhnya Tuhan merupakan Zat Pencipta segala sesuatu di dunia ini.

Menjadi pemimpin tidak akan lepas dari tanggung jawabnya yang besar. Karakteristik pemimpin yang baik ialah pemimpin yang memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan rakyat dan kesejahteraan mereka melebihi kepentingan diri. Pada esensinya menjadi pemimpin merupakan pembantu rakyat mengatur lingkungan.