Urgensi Menjaga Konektivitas Maritim

Pelabuhan Indonesia. SEKRETARIAN KABINET REPUBLIK INDONESIA

Mewujudkan Poros Maritim dunia merupakan salah satu visi yang diupayakan terutama dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Strategi langkah yang penting untuk dilakukan adalah menjaga konektivitas maritim antarwilayah, memperbaiki infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut, serta meningkatkan kerja sama untuk mempererat silaturahmi.

Indonesia yang terdiri kepulauan, lautan dan daratan, dimana jumlahnya perbandingannya sekitar ⅔nya merupakan lautan. Suatu kondisi yang menuntut Indonesia untuk memiliki konektivitas laut yang bisa menghubungkan titik-titik penting baik dari Sabang hingga Merauke.

Salah satu langkah atau upaya untuk meningkatkan konektivitas maritim Indonesia adalah dengan upaya membangun infrastruktur dan pelabuhan-pelabuhan di berbagai wilayah atau titik strategis di Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan aspek ekonomi agar lebih baik dan dapat menyejahterakan rakyat.

Alasan mengapa konektivitas perlu dibangun, karena berdampak langsung pada keadaan ekonomi negara dan warga di berbagai pelosok daerah sehingga dapati lebih mudah diakses dan lebih terjangkau. Pembangunan infrastruktur merupakan hal urgen dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jaringan ekonomi dunia maka perlu memperbaiki dan memaksimalkan infrastruktur agar masyarakat dapat terintegrasi satu sama lainnya.

Letak Indonesia yang cukup strategis di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan laut Indonesia semakin padat dilalui oleh kapal perdagangan dari berbagai negara di dunia yang masih menggunakan kapal laut sebagai alternatif alat pengangkut bahan baku untuk kegiatan ekonomi.

Ini merupakan kesempatan besar untuk meningkatkan aktivitas dan memperkuat sektor maritim Indonesia, menjaga keamanan dan kesejahteraan para nelayan. Kini, konektivitas menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia. Dalam perencanaan pembangunan konektivitas maritim, ada beberapa langkah urgen yang perlu diupayakan, di antaranya pendekatan dan motivasi dari berbagai kalangan.

Ada beberapa agenda yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita menjadi poros maritim dunia, di antaranya pembangunan budaya, menjaga dan mengelola laut, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Selain itu, ada perencanaan tata ruang laut yang meliputi tiga aspek utama, yaitu pengelolaan berbasis ekosistem, kondisi biofisik, dan waktu. Langkah ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996;

Pertama, bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya beserta SKA yang terkandung di dalamnya.

Kedua, pengertian kedaulatan di perairan Indonesia memberikan hak bagi Negara Republik Indonesia untuk melakukan semua kegiatan dan berhak mengatur semua aktivitas di perairan Indonesia.

Laut Indonesia cukup luas, mencapai 3.257.357 km², berdasarkan hasil dari United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica. Dari data tersebut maka cukup jelas, bahwa luas daratan sangat berbanding dari luas lautan Indonesia. Artinya kekayaan laut sangat mampu mencukupi kehidupan bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, laut Indonesia perlu dijaga, dilestarikan, dan didukung agar generasi muda memiliki semangat untuk menjaga keamanan daerah teritorial. Maka akan sangat lucu, jika justru bangsa Indonesia menjadi tamu di negeri sendiri.

Dalam penggunaan ruang laut, terdapat beberapa hal yang harus diupayakan, di antaranya; Pertama bebas dari ancaman kekerasan seperti pembajakan perompakan, sabotase, dan lainnya. Kedua, bebas dari ancaman navigasi, semisal kondisi geografi dan hidrografi. Ketiga, bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, semisal pencemaran dan perusakan ekosistem laut. Keempat, bebas dari ancaman pelanggaran hukum, misal illegal fishing, illegal migrant, tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan lainnya.

Menjaga dan mengelola laut di indonesia adalah tugas pemerintah. Oleh karena itu perbaikan tata ruang laut, dan pengelolaan laut dengan beragam upaya yang cukup signifikan. Lebih-lebih menjaga kekayaan maritim agar tidak dicuri oleh penduduk asing di wilayah perairan Indonesia.

Industri perikanan perlu digalakkan, sebab semua hal ini untuk kesejahteraan rakyat. Bangsa Indonesia berhak menikmati potensi laut dengan bebas, sebagaimana hak mereka sebagai bagian dari Indonesia. Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah mengamankan maritim untuk kepentingan bersama.

Di dalam perkembangan dunia yang semakin maju ini, aktivitas ekonomi ikut semakin padat, berbagai negara berlomba mengejar pemasukan agar terhindar dari resesi. Inilah salah satu penyebab perdagangan melalui jalur laut dianggap sebagai alternatif oleh berbagai kalangan. Hampir 90 persen perdagangan internasional menggunakan jalur laut, dan 40 persennya melintasi laut Indonesia. Artinya laut Indonesia cukup padat dilalui oleh transportasi kapal asing menuju negara tujuan. Kesempatan strategis ini perlu dimanfaatkan dengan menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Aktivitas maritim sudah sejak lama merupakan salah satu kultur bangsa, yaitu melakukan pelayaran hingga mengarungi berbagai samudera di dunia. Berbagai catatan sejarah membuktikan hal tersebut, dan nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman dahulu sudah dikenal akan kemampuan pelayarannya yang membuat bangsa lain kagum.

Untuk membangkitkan semangat maritim bangsa, maka perlu digalakkan konektivitas dari pelabuhan untuk mengurangi biaya logistik dan pemerataan pertumbuhan nasional. Mebangun infrastruktur dan melakukan perawatan terhadap pelabuhan dan kapal pelayaran agar dapat menjangkau berbagai daerah terpencil yang jauh dari akses pemerintah. Hal ini dalam rangka mengejar ketertinggalan di berbagai daerah. Pelabuhan dan transportasi pelayaran merupakan satu-satunya kendaraan yang dapat dikoneksikan dengan bangsa di berbagai pulau lainnya.

Konsep ship promote the trade merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional. Pembangunan konektivitas di wilayah timur Indonesia dalam rangka mengembangkan pelayaran transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang dapat menghubungkan wilayah barat dan timur, serta mampu menekan biaya logistik hingga dapat mewujudkan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah kepulauan Indonesia.

Dalam rencana pembangunan tol laut atau poros maritim dunia, bentuk implementasinya bertujuan untuk meningkatkan transportasi laut melalui inovasi jaringan pelayaran. Alasan mengapa perlu meningkatkan transportasi laut, karena Indonesia sebagai negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke sangat membutuhkan pelayanan transportasi laut untuk membantu kemudahan akses dan bisa terintegrasi dengan wilayah lain.

Perlu kita ketahui, kondisi transportasi laut Indonesia kini perlu peningkatan pelayanan atau perbaikan. Tahun 2012 lalu, Indonesia sempat berada di peringkat 59 dalam Logistic Performance Index (LPI), yang artinya bahwa Indonesia berada di bawah negara-negara Asia lainnya seperti Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam. Yang terjadi pada pelabuhan Indonesia yaitu munculnya masalah krusial di mana infrastruktur dan international shipments masih berada di bawah rata-rata LPI.

Tahun 2014 lalu, laporan dari UNCTAD menyatakan bahwa hanya terdapat kapal-kapal kecil berbeda lambang negara Indonesia yang terus beroperasi, sementara kapal besar jarang terlihat. Hal ini sebagian besar menjadi masalah krusial yang perlu dicarikan solusi, atau memang kapal kecil memiliki kemampuan berbeda dibanding kapal besar untuk menjangkau wilayah yang minim dukungan infrastruktur pelabuhan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan peningkatan konektivitas maritim maka pembangunan infrastruktur adalah bagian penting yang, serta berbagai hal yang meliputinya, termasuk keamanan dari tindak kejahatan yang mengganggu keamanan bangsa Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *